JAKARTA, alumiITS.com – Wakil Presiden Boediono mendesak agar pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dipercepat. Namun, dia mengakui bahwa beberapa pembangkit berteknologi anyar itu memiliki hambatan. Salah satu yang banyak mendapat halangan, adalah pembangkit listrik bertenaga panas bumi (geothermal).
Boediono menyatakan, sempat ada penolakan dari warga sekitar calon lokasi geothermal. Selain itu, aturan lintas sektor juga menghambat. Sebab, biasanya geothermal berada di hutan lindung, sehingga Kementerian Kehutanan urung memberi izin.
“Resistensi bukan hanya dari kementerian dari aturan-aturan, tapi juga dari masyarakat. Hal seperti ini terjadi dan tugas kita untuk jelaskan pada masyarakat bahwa geothermal ini agar membantu lingkungan, sosialisasi sangat penting,” ujar Boediono saat membuka Konferensi dan Pameran EBT Conex di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (21/8).
Boediono menilai, hambatan lain datang dari pemerintah daerah (pemda) yang terlalu bersemangat memberi izin untuk pengembangan geothermal. Hasilnya justru tumpang tindih status lahan dengan pemerintah pusat.
“Soal tumpang tindih lahan. Penting termasuk sosialisasi kepada pemda. Minat pemda untuk kembangkan energi baru terbarukan ini tinggi tapi perlu sosialisasi lagi,” ungkap wakil presiden.
Hambatan terakhir, adalah proses tender. Seringkali pemda, investor, dan pemerintah pusat tidak sejalan soal insentif dan sebagainya. Boediono meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa mengelola aspek bisnis dari pengembangan geothermal. Termasuk apakah nanti, investor mengelola EBT dengan sistem kontrak kerja (KK).
“Proses tender dulu ada simpang siur antara peran masing-masing, misalnya masalah kontrak kerja. Model kontrak kerja ideal memang tidak bisa sekaligus dicapai, tapi bertahap. Model KK antara pemerintah dengan investor harus yang baik bagi semua,” tandasnya. (endy)
