NUSA DUA, alumniITS:
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan akan belajar dari tiga lembaga asing untuk menerapkan Protokol Pengelolaan Krisis (Crisis Managemen Protokol/CMP) di Indonesia. Lembaga asing tersebut adalah Toronto Centre, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
“Indonesia telah bekerja sama dengan tiga lembaga tersebut untuk meningkatkan pengetahuan akan penanganan krisis. Toronto Centre adalah salah satu lembaga yang menyediakan kursus untuk penanganan krisis untuk negara-negara di seluruh dunia,” papar Menteri Keuangan Agus Martowardojdo di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali (6/12).
Agus mengatakan, dari lembaga-lembaga tersebut, pemerintah bisa mempelajari bagaimana negara-negara lain yang mempunyai sistem pengawasan yang sama dengan Indonesia dalam menangani dan mencegah krisis. “Kita akan menggunakan pelajaran dari negara baik untuk kita adopt ke negara kita,” ungkapnya.
Agus mengatakan saat ini pemerintah tidak bisa sembarangan belajar dari negara lain karena di beberapa negara sangat berbeda pengelolaan sistem keuangannya. Di satu negara, kata Agus, pengelolaan sistem keuangan bisa saja sangat terpisah antara makro dan mikro prudensial. Sedangkan di Indonesia walaupun terpisah, tapi masih saling terkait dan terkolaborasi.
“Itu terkait bagaimana pembagian fungsinya. Kita tidak bisa langsung satu negara saja, karena sekarang kita punya OJK. OJK akan terintegrasi pengawasan bank dan non bank. Dan juga kita punya LPS yang masih jamin bank,” pungkasnya.Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan akan belajar dari tiga lembaga asing untuk menerapkan Protokol Pengelolaan Krisis (Crisis Managemen Protokol/CMP) di Indonesia. Lembaga asing tersebut adalah Toronto Centre, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Menteri Keuangan Agus Martowardojdo menjelaskan Indonesia telah bekerja sama dengan tiga lembaga tersebut untuk meningkatkan pengetahuan akan penanganan krisis. Toronto Centre adalah salah satu lembaga yang menyediakan kursus untuk penanganan krisis untuk negara-negara di seluruh dunia.
“Dari lembaga-lembaga tersebut, pemerintah bisa mempelajari bagaimana negara-negara lain yang mempunyai sistem pengawasan yang sama dengan Indonesia dalam menangani dan mencegah krisis,” tandasnya seperti dilansir merdeka.com
Agus mengatakan saat ini pemerintah tidak bisa sembarangan belajar dari negara lain karena di beberapa negara sangat berbeda pengelolaan sistem keuangannya. Di satu negara, kata Agus, pengelolaan sistem keuangan bisa saja sangat terpisah antara makro dan mikro prudensial. Sedangkan di Indonesia walaupun terpisah, tapi masih saling terkait dan terkolaborasi.
“Itu terkait bagaimana pembagian fungsinya. Kita tidak bisa langsung satu negara saja, karena sekarang kita punya OJK. OJK akan terintegrasi pengawasan bank dan non bank. Dan juga kita punya LPS yang masih jamin bank,” pungkasnya.(endy – [email protected])
