JAKARTA, alumniITS.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat sertifikasi dan penanganan permasalahan tanah aset negara di sektor hulu migas.
“Saat ini masih banyak kegiatan hulu migas yang masih terkendala pengadaan tanah. “Kesepakatan ini diharapkan menjadi salah satu solusi,” papar Kepala SKK Migas Rudi Rubiandiniujar di Jakarta, Jum’at (26/4).
Rudi beralasan sertifikasi lahan mampu mempercepat pengeboran yang telah dicanangkan tahun ini sehingga target penurunan rata-rata produksi minyak nol persen atau zero decline dapat tercapai.
“Sekitar 1.200 sumur pengembangan dan 250 sumur eksplorasi direncanakan akan di bor tahun ini, sehingga membutuhkan luasan tanah yang cukup besar,” kata Rudi.
Kepala BPN Herdarman Supandji mengatakan pihaknya mempunyai tanggung jawab besar dalam pelaksanaan persertifikatan tanah di industri hulu migas sehingga kendala pengadaan tanah bisa dihindari. “Kami mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan percepatan persertifikatan tanah di industri hulu migas,” tutur dia.
Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dengan memberikan prioritas pelayanan pada pelaksanaan persertifikatan dan penanganan permasalahan tanah yang dikelola SKK Migas di seluruh Indonesia.
Penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Agustiawan. (marcapada@yahoo.com)
