BeritaFokusFoto Kegiatan

“Tujuh Jurus Alumni ITS” Percepat Pertumbuhan Ekonomi Maritim

Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) kembali menunjukkan kepeduliannya dengan mencari terobosan akselerasi pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Melalui kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Meningkatkan Konektivitas, Rantai Pasok dan Daya Saing Nasional Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia”.

Kegiatan FGD ini adalah yang ketiga kali dilaksanakan dengan fokus bahasan mengurai persoalan mengenai konektivitas, rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kegiatan FGD yang dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacifik Jakarta, tanggal 2 Maret 2018 menghadirkan Menteri Perhubungan sebagai keynote speaker dan 12 narasumber yang membahas melalui 3 sesi diskusi panel.

Mencermati paparan dari Kantor Kepala Staf Kepresiden bulan Oktober 2017 saat publikasi 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK, yang menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur untuk meningkatkan potensi ekonomi kelautan, yaitu pembangunan lima pelabuhan laut dalam, program kapal perintis dan cargo dan ternak serta pariwisata maritim, 19 feeder ports, dan 100 sub-feeder ports.

Adapun salah satu yang menjadi perhatian utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan kesejahtaraan terkait para pelaku dunia kelautan. Khususnya nelayan, petambak garam, dan pembudi daya ikan.  Beberapa data yang disampaikan, Pemerintah telah memberikan bantuan sebanyak 926 unit kapal penangkap ikan, kemudian 6.853 unit alat penangkapan ikan, 664.746 premi asuransi nelayan, dan 101.655 bidang Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan (SeHAT).

Bantuan lainnya adalah 297,34 juta ekor bantuan benih, 2.915 unit sarpras budidaya, 392 paket pakan mandiri, dan 8.000 bidang Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan (SeHAT). Serta, bantuan untuk petambak garam, menurut Susi, berupa 939,7 hektar geoisolator, 12 unit gudang garam, dan pemberian sarana produksi garam.

Dalam konteks keadilan ekonomi dengan memberikan harga yang terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia, program tol laut harus diakui menurunkan harga barang di kawasan timur Indonesia.

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, maka tidak cukup barang kebutuhan masyarakat disediakan industri di Jawa. Namun harus mampu ditumbuhkan industri di daerah yang memiliki potensi SDA dan sentra industri kelautan. Alangkah indahnya jika kapal tol laut menuju Jakarta dengan membawa produk barang jadi dari luar Jawa, khususnya di pusat-pusat SDA dan komoditas di Indonesia.

Berdasarkan 7 parameter keberhasilan ekonomi maritim yang pernah dirumuskan oleh IKA ITS tahun 2016 salah satunya adalah 70 % GDP berasal dari laut maka melihat capain ekonomi maritim yang kontribuasi terhadap GDP masih dikisaran 30%, tentu butuh perjuangan dan terobosan untuk benar-benar menjadikan laut sebagai penyumbang utama GDP Indonesia. Dibandingkan Negara lain yang memiliki laut lebih kecil dibandingkan Indonesia seperti, Jepang, Korea Selatan maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sd 57% terhadap PDB.

Untuk itu Ikatan Alumni mengusulkan terobosan kebijakan antara lain :

  1. Meningkatkan alokasi dana Riset melalui lembaga terkait seperti Kemenristekdikti, LIPI, BPPT dan lainnya dengan fokus pada penelitian pengembangan potensi kelautan, antara lain mineral, Energi, teknologi penangkapan, teknologi industri kapal, teknologi lepas pantai dan lainnya.
  2. Meningkatkan ketersediaan SDM bidang kelautan pada pendidikan tinggi dengan mendorong perguruan tinggi untuk membuka jurusan yang mampu mendukung industri maritim.
  3. Membangun basis UKM yang memiliki kemampuan memproduksi/mengolah industri pada sentra produksi di daerah kelautan.
  4. Memberikan insentif perpajakan yang menarik dan lebih baik untuk investasi industri kelautan setara dari yang pernah diberikan untuk sektor lainnya.
  5. Pembangunan kapal perintis, roro, cargo, patrol, dan kapal lainnya yang terprogram berkelanjutan untuk bias membangun industry komponen yang tidak tergantung dari produk luar negeri
  6. Memberikan dukungan ketersediaan energi pada daerah yang dikembangkan sebagai kawasan industri maritim, serta mendorong penggunaan EBT pada daerah yang kaya SDA dan hasil laut pada daerah terpencil.
  7. Mendorong integrasi antar pelabuhan, dan memperbanyak frekuensi pelayaran antara pelabuhan utama dengan pelabuhan perintis/terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan logistik.

Melalui 7 terobosan kebijakan diatas, maka akan mampu mengakselerasi potensi yang ada sekaligus menyelesaikan hambatan kemajuan pembangunan ekonomi berbasis maritim untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

Untuk informasi lebih lanjut sehubungan pers release dapat menghubungi Novirman Said (Wakil Ketua Steering Committee) HP 0811101511 dan arief hermawan HP 08129627889