Berita

Simposium Energi Nasional ITS Bahas Kenaikan BBM

SURABAYA, alumniITS – Wacana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bergulir. Pemerintah tetap berpandangan bahwa kenaikan harga ini mutlak diperlukan dan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM adalah tahun ini.

“Kenaikan harga BBM masih dalam tahap wacana,tetapi kenaikan itu diperlukan karena BBM bukan sumber alam yang terus mengalir,”kata Staf Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Purnomo saat menjadi narasumber dalam Simposium Energi Nasional 2013 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kemarin.

Menurut dia,bila harga BBM tak dinaikkan, beban subsidi bisa terus membengkak seperti pada 2012 yang mencapai 145% dari total kuota dalam APBN.

Namun hingga saat ini pemerintah memang belum berani menetapkan besaran kenaikan pas. Pemerintah hanya mengatur pembatasan konsumsi BBM subsidi, khususnya untuk mobil pelat merah di Jawa dan Bali.

Tahun ini diharapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi bisa dilaksanakan di Sumatera, Kalimantan,dan Sulawesi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menerangkan, pemerintah harus segera melakukan pengendalian subsidi dengan menaikkan harga BBM.

Menurut dia,waktu yang tepat menaikkan harga BBM adalah tahun ini. Bila ditunda dua atau tiga tahun ke depan pemerintah akan kesulitan.Sebab saat itu adalah masa transisi pemerintahan. “Pada 2014 akan digelar pemilihan umum dan 2015 adalah pemerintahan yang masih baru.Bila harga BBM dinaikkan saat itu pasti akan terjadi kegaduhan,” ungkap dia.

Guru Besar Teknik Elektro ITS Prof Dr M Ashari PhD mengungkapkan, kesimpulan dari riset cepat yang dilakukannya menunjukkan salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM adalah tingginya pasar kendaraan bermotor di Indonesia.

Enam tahun terakhir penjualan sepeda motor di Indonesia telah mencapai 39,3 juta unit.Jumlah ini setara konsumsi BBM sebesar 4,7 juta kilo liter (KL),dengan asumsi setiap unit sepeda motor menghabiskan 10 liter premium. Penjualan mobil tercatat 4,2 juta unit yang diasumsikan menghabiskan 20,1 KL premium, katanya.

”Itu masih kendaraan yang usianya enam tahun. Padahal masih banyak kendaraan tua di jalanan. Jadi, besarnya konsumsi BBM tidak lain juga akibat pembelian kendaraan bermotor yang tak terkendali di negara kita,” tuturnya sambil menambahkan dengan mengurangi subsidi BBM Rp1.000 saja,APBN bisa dihemat Rp21 triliun.

Bila ditambah pengurangan subsidi listrik dengan menaikkan tarif sebesar 15%, APBN yang bisa dihemat menjadi Rp32 triliun.“Dana APBN yang terselamatkan itu semestinya dapat dinikmati warga miskin. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengembangkan pembangunan di sektor yang lain,”tutur Ashar. ([email protected])