Berita

Lemah, Pengawasan Terhadap SNI

JAKARTA, alumniITS:
Pengawasan terhadap pelaksanaan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) masih sangat lemah, bahkan kurang berjalan secara optimal. Dikarenakan  jumlah dan kemampuan teknis aparat sangat minim. Selain itu, tidak adanya kordinasi antara instansi pemerintah.

“Tak adanya kordinasi biasanya karena ego sektoral yang sangat melekat. Padahal, implementasi SNI wajib diterapkan, untuk membendung serbuan produk nonstandar. Apalagi, masih banyak terjadinya pemalsuan merek, lebel dan produk,” tegas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto seperti dilansir SP.com, Kamis (25/10)

Disisi lain, lanjut Suryo, selama ini  belum ada upaya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat sebagai konsumen tentang pentingnya memilih produk berlabel SNI.

“Kami meminta agar sekaranglah saatnya  menyosialisasikan kepada masyarakat, agar menjadi konsumen yang selalu mengonsumsi produk ber-SNI sebagai acuan untuk mendapatkan produk yang memenuhi standar kualitas,” tandasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dari ribuan item produk yang beredar di pasar nasional, hanya sekitar 50-an item produk Indonesia yang sudah memenuhi SNI. Selebihnya belum memiliki standar.

Apindo mendesak pemerintah untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan (stakeholder) lain terkait dengan pelabelan SNI ini. “Pelabelan SNI paling tidak dapat mengurangi peredaran produk-produk palsu atau produk yang memiliki kualitas buruk di pasaran,” ungkapnya.

Dicontohkan, Amerika Serikat (AS) pernah melakukan tindakan serupa ketika menghentikan impor baja dari seluruh dunia. AS melakukan itu dalam rangka konsolidasi sekitar 10 bulan agar industri baja mereka bisa efisien.

Apindo meminta agat pemerintah harus memaksimalkan tugas lembaga antidumping. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak dan optimalisasi kinerja lembaga-lembaga tersebut bisa didorong melalui alokasi anggaran yang memadai.  (endy – [email protected])