Berita

Kasus Bioremediasi Pengurus Pusat IKA ITS Prihatin & Sesalkan Penjemputan Paksa dan Penahanan Alumninya oleh Kejaksaan

JAKARTA, alumniITS.com  – Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) prihatin dan
menyesalkan langkah Kejaksaan Agung yang melimpahkan berkas Bachtiar Abdul Fatah, alumni ITS yang kini bekerja di PT Chevron Pacific Indonesia, dalam kasus proyek bioremediasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
 
Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS)  prihatin dengan langkah Kejaksaan Agung yang hari ini (17/05/2013) menjemput paksa dan menahan Bachtiar di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.  Ini berkaitan erat dengan keputusan majelis hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  pada 27 Nopember 2012, bahwa  penetapan tersangka terhadap Bachtiar tidak sah. “Pelimpahan berkas untuk Bachtiar selayaknya tidak diteruskan.

Kejaksaan juga seharusnya tak menahan kembali Bachtiar,”  ujar Ketua Umum IKA ITS Irnanda Laksanawan, hari ini
(17/05/2013) di Jakarta. “Sudah benar keputusan hakim praperadilan yang menyebut status tersangka terhadap Bachtiar tidak sah.” Pada 7 Mei pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan bersalah kepada dua kontraktor Chevron dalam Kasus Bioremediasi.
 
IKA ITS mencemaskan dampak dan implikasi kasus ini.  IKA ITS khawatir kasus ini tidak hanya mempengaruhi kelangsungan operasi migas, tetapi juga keberlanjutan investasi masa depan di Indonesia. “Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Konferensi Indonesian Petroleum Association (IPA) dua hari lalu (15/05/2013) telah menyatakan pentingnya kepastian hukum dalam industri migas,” ujar Irnanda. IKA ITS mengingatkan bahwa kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum adalah kunci yang dapat mendorong industri migas untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. “Kasus bioremediasi sangat berpotensi mengganggu langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam industri migas,” tutur Irnanda.

IKA ITS mencermati, sektor hulu minyak dan gas bumi bekerja atas dasar kontrak kerja sama/ production sharing contract
(PSC). Kontrak ini  berlandaskan atas UU Minyak dan Gas Bumi sebagai kerangka hukum untuk melaksanakan operasi
perminyakan sebagaimana didefinisikan dalam PSC tersebut, termasuk mekanisme hukum untuk menangani potensi sengketa. IKA ITS menilai, setiap aktivitas industri hulu migas didasarkan pada proses baku, tinjauan dan persetujuan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS), serta lembaga negara lainnya, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, dan diaudit secara teratur oleh auditor pemerintah.
 
IKA ITS mencermati bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan dan
perundang-undangan lingkungan hidup dalam proyek bioremediasi. “Dengan demikian, tidak selayaknya kasus bioremediasi ini, dibawa ke ranah hukum pidana korupsi. Jika pun dinilai ada permasalahan dalam proyek tersebut, membawa ke ranah perdata lebih cocok,” ucap Irnanda.