Berita

PP IKA ITS Sesalkan Kejaksaan Jemput Paksa dan Menahan Alumni ITS

JAKARTA, alumniITS.com  – Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) prihatin dan menyesalkan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas Bachtiar Abdul Fatah, alumni ITS yang bekerja di PT Chevron Pacific Indonesia terkait kasus proyek bioremediasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

 

 Keprihatinan juga dilampiaskan PP IKA ITS berkaitan sikap Kejagung yang melakukan penjemputan paksa sekaligus menahan Bachtiar Abdul Fatah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang Jakarta Timur, pada Jumat (17/5) kemarin.

 

 Padahal, dalam amar putusan majelis hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada 27 Nopember 2012 menyebutkan bahwa penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fatah tidak sah.

 

 “Pelimpahan berkas Bachtiar Abdul Fatah selayaknya tidak diteruskan. Seharusnya Kejaksaan tidak seenaknya menahan kembali Bachtiar,” tegas Ketua Umum IKA ITS lrnanda Laksanawan, di Jakarta, Sabtu (18/5).

 

 Irnandar melanjutkan keputusan hakim praperadilan di PN Jakarta Selatan juga menjatuhkan putusan bersalah kepada dua kontraktor Chevron dalam Kasus Bioremediasi.

 

 Karena itu, PP IKA ITS mencemaskan dampak dan implikasi kasus ini, juga dikhawatirkan  kasus ini tidak hanya mempengaruhi kelangsungan operasi migas, namun keberlanjutan investasi masa depan di Indonesia.

 

 “Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konferensi Indonesian Petroleum Association (IPA), Selasa (15/05/2013)  menyatakan pentingnya kepastian hukum dalam industri migas,” ujar Imanda.

 

 Dilanjutkan IKA ITS mengingatkan kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum adalah kunci yang dapat mendorong industri migas untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

 

 “Kasus bioremediasi sangat berpotensi mengganggu langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam industri migaq” tutur lrnanda.

 

 IKA ITS mencermati sektor hulu minyak dan gas bumi bekerja atas dasar kontrak kerja sama/ production sharing contract (PSC). Kontrak ini berlandaskan atas UU Minyak dan Gas Bumi sebagai kerangka hukum untuk melaksanakan operasi perminyakan sebagaimana didefinisikan dalam PSC tersebut termasuk mekanisme hukum untuk menangani potensi sengketa.

 

 

IKA ITS menilai, setiap aktivitas industi hulu migas didasarkan pada proses baku, tinjauan dan persetujuan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS), sefta lembaga negara lainnya, termasuk rementelian ungtrngan Hidup, dan diaudit secara teratur oleh auditor pemerintah, jelasnya.

 

 

Ditambahkan, IKA ITS mencermati Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup  dalam proyek bioremediasi.

 

 

“Jadi tidak selayaknya kasus bioremediasi ini, dibawa ke ranah hukum tindak pidana korupsi. Jika pun dinilai ada permasalahan dalam proyek bioremediasi, ya harus dibawa ke ranah perdata yang lebih cocok,” tegasnya serius. ([email protected])