Laut sebagai masa depan Indonesia tidak hanya terbatas dalam konteks ekonomi dengan melimpahnya kekayaan laut seperti ikan, mineral, migas dan sebagainya. Lebih dari itu, laut dapat menjadi sumber energi yang menjadi salah satu komponen penting dalam membangun ekonomi.
Salah satu potensi laut yang besar adalah sebagai sumber energi terbarukan. Posisi Indonesia yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut memberikan sumber daya yang melimpah. Tidak hanya dalam konteks laut semata, pergerakan ekonomi di laut seperti kapal dan lainnya juga memiliki potensi pemanfaatan energi terbarukan.
Konsisten dengan terus memperjuangkan pembangunan ekonomi berbasis maritim, kali ini Ikatan Alumni ITS Fakultas Teknologi Kelautan (ALFATEKELITS) menggelar acara “Marine Technical Discussion Forum” ke-2 di Ruang Pertemuan PT Biro Klasifikasi Indonesia di Jl Yos Sudarso Jakarta Utara pada tanggal 14 Nopember 2018.
Acara ini dihadiri tidak kurang dari 150 peserta dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, praktisi, kampus, peneliti dan mahasiswa.
Acara ini dibuka sekaligus sebagai Keynote Speech adalah Ir. H. Ridwan Hisyam (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI). Narasumber berasal dari berbagai disiplin keilmuan dan instansi seperti dari BPPT, Asosiasi dan sebagainya. Acara juga dihadiri Direktur Utama PT BKI.
Partisipasi aktif Alumni ITS dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam membangun ekonomi adalah perjuangan yang visioner sesuai dengan melimpahnya sumber energi terbarukan di Indonesia sekaligus menjaga kelestarian alam.
Dalam acara diskusi tersebut ada satu kebijakan yang menjadi bahasan utama.
Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada amanat untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam proporsi yg signifikan, namun kebijakan Kementrian ESDM tidak memberi medan bisnis yang rasional dan adil bagi energi terbarukan, khususnya energi laut.
Hal itu disampaikan oleh Guru Besar ITS, Prof. Dr. Mukhtasor, dalam acara Marine Technical Discussion Forum di BKI Building, Jakarta Utara, Selasa 14 November 2018.
Mukhtasor mengungkapkan, salah satu lokasi potensi energi gelombang laut yang besar itu dari Samudera Indonesia. Kalau itu dimanfaatkan untuk Pulau Jawa, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM harga energi laut yang dapat diambil oleh PLN paling tinggi adalah 85% dari biaya pokok produksi yang berlaku di Pulau Jawa. Padahal, pasokan listrik di Jawa mayoritas dari energi fosil, utamanya batu bara dan gas. Artinya, energi gelombang laut yang lebih bersih dan berkelanjutan dipatok pada harga yang lebih rendah daripada harga energi fosil.
Tidak ada pembelaan memadai untuk energi baru yang berpotensi besar dan berkelanjutan di Indonesia. Energi gelombang laut bukan hanya energi yang terbarukan, namun juga energi yang baru dan potensial. Energi gelombang laut relatif lebih stabil dari pada energi angin, arus pasang surut, maupun surya. Dalam aplikasinya, energi laut sudah semakin matang dan beberapa dunia telah mulai mengadopsi untuk aplikasi.
Namun pada kenyataannya perlakuan pada energi laut tidak adil. Misalnya, Peraturan ESDM yang berlaku memutuskan bahwa harga energi hidro dapat dibeli sampai angka 100% dari biaya pokok produksi, sementara energi laut dibatasi maksimal 85% biaya pokok produksi. Artinya, energi yang dibangun di lautan dihargai lebih murah daripada energi yang dibangun di sungai. Padahal membangun di laut tentu membutuhkan usaha yang lebih sulit dan konstruksi yang lebih mahal.
“Pemerintah, dalam hal ini Kementrian ESDM, harus memperbaiki kebijakan energi yang tidak rasional dan tidak adil ini”, demikian Mukhtasor menegaskan
