Alumni ITS, Parlemen, dan Kabinet

Ada pertanyaan menyentak di mailing list alumni ITS dari alumni muda bernama Fayza Paramitha, akhir September lalu. Dia bertanya,”apa ada selentingan siapa saja kandidat menteri dari ITS?”. Tentu ITS yang dimaksudkannya adalah alumninya. Dia berharap alumni ITS masuk kabinet karena profesionalitas, bukan representasi partai politik.
Cak Ardi Krinamukti, yang selama ini selalu mendorong alumni ITS untuk tidak alergi dengan politik, langsung memberi jawaban di forum yang sama. Menurut alumni Teknik Kimia angkatan 1991 ini, setiap jatah menteri pasti akan dipertimbangkan grup, atau kelompok yang mendukung. “Jadi agak sulit kalau benar-benar figur profesional,” tuturnya.

Cak Ardi lantas memberi contoh, Menteri Kesehatan Fadilah Supari, dulurnya diusulkan oleh Muhammadiyah. Karena itu, dia meyakini bahwa menteri yang dipilih Presiden, harus ada kelompok atau representasi yang mendukung. Bisa partai, organisasi massa (NU, Muhammadiyah), perwakilan daerah (Papua, Aceh dll) atau perwakilan kelompok strategis (ITB, Kadin, Kelompok Lobi Amerika Serikat). Dia mengingatkan, jabatan menteri adalah tetap jabatan politik jadi nuansa politiknya pasti besar.

Cak Akh. Munawir langsung memberi pertanyaan menohok. “Apakah ITS termasuk kelompok pendukung yang “strategis”? Jika belum dianggap, berarti lupakanlah,” tulisnya pesimistis.

Tetapi “sahut-menyahut” tentang menteri dari ITS itu memunculkan dua nama yang disebut-sebut bakal masuk dalam susunan kabinet mendatang. Keduanya adalah Cak Cak Muhammad Nuh (Menteri Informasi dan Komunikasi saat ini) dan Cak Muchayat (Deputi Menteri BUMN saat ini).

Tapi apakah mereka dipilih sebagai representasi ITS? Cak Ardi sepertinya tidak terlalu yakin. “Kalau Pak Muchayat berarti melalui jalur Barindo (salah satu tim sukses SBY), Pak Nuh dianggap representasinya NU,” tuturnya.

Dia hanya menyebut Pak Nuh baru mungkin mewakili ITS. Hanya saja dia menegaskan para menteri dipilih mesti ada representasinya. “Walaupun mungkin dianggap ITS masih kurang strategis dibandingkan UGM, IPB,  UI atau ITB,” tuturnya.

Cak Indra Depe rupanya gemas untuk tidak ikut berkomentar. Menurut dia, nyaris tak mungkin ada jabatan setingkat menteri yang figurnya tak punya atau tak ikut organisasi tertentu. Karena itu dia memilih untuk bertanya,” “Apakah ITS menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam percaturan kabinet mendatang?”.

Pertanyaan berikut yang bisa muncul adalah, seberapa kuat lobi jaringan ITS untuk ikut membantu alumninya masuk dalam kabinet? Hampir semua alumni memahami, ITS masih lemah dalam lobi politik.

Hanya saja tanya jawab di milis itu menunjukkan ITS kian tidak alergi dengan dunia politik. Sekarang memang bukan lagi saatnya alumni ITS alergi terhadap dunia politik.
Kepada It’s ITS Cak Danang Wahyu Widodo menyatakan, adalah satu keharusan bagi alumni ITS untuk melek politik.

Dia beralasan, maju tidaknya bidang keilmuan yang menjadi garapan ITS diakui atau tidak, ikut bergantung pula pada kebijakan politik. Karena itu, alumni Teknik Mesin angkatan 1996 ini berpendapat, kalau ingin ITS maju, bidang politik pun tak boleh ditinggalkan.

“IKA ITS wajib mendorong, mensinergikan, dan mengkapitalisasi kekuatan alumni yang berkiprah di dunia politik demi keseimbangan kekuatan politik nasional, agar pada gilirannya akan mampu memperluas spektrum kebijakan negara untuk kesejahteraan bangsa,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Cak Suwardi, alumni Teknik Sistem Perkapalan angkatan 1997. Dia berharap alumni ITS kian tidak menabukan urusan politik. Sebab netral sekali pun, artinya  tetap memihak dalam kacamata politik. “Yang paling penting orientasi dari aktivitas politik para alumni adalah implementasinya demi pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Sikap alergi memang cukup lama menghinggapi para alumni ITS, termasuk organisasinya IKA ITS. Mereka selalu menjaga kenetralan, dan tak ingin ITS atau IKA ITS masuk untuk ikut-ikutan berpolitik. Soal baliho atau poster-poster politik di seputaran bundaran ITS saja, sempat membuat ribut. Poster-poster itu dianggap menodai atau setidaknya berpotensi mengancam kenetralan ITS.

Karena itu, tidak heran jika ITS berbeda dengan alumni perguruan tinggi lain seperti UGM, ITB dan UI, yang alumninya banyak terjun di dunia politik, alias meniti karier menjadi politisi.
 
Hal ini antara lain tampak dari alumni ITS yang bercokol di Senayan. Pada periode 2004-2009, hanya ada tiga alumni ITS yang menjadi wakil rakyat yakni Cak Sutjipto (PDIP), Cak Azman Azam Natawijana (Demokrat), dan Cak Muhammad Nadjib (PAN).

Untuk 2009-2014, jumlah alumni yang masuk parlemen meningkat menjadi lima orang. Mereka adalah Cak Azman Azam Natawijana (Demokrat), dan Cak Muhammad Nadjib (PAN), Cak Dadu Sumarwanto (PDIP), Cak Satya Yudha (Golkar), dan ….(PKS).

Dalam berbagai pertemuan alumni, baik buka puasa atau rapat-rapat IKA ITS, Cak Nadjib selalu menyuarakan pentingnya IKA ITS untuk ikut berpolitik. “Maksudnya tentu saja bukan mendukung atau mengarah ke salah satu partai politik,” ujarnya.

Cak Nadjib mengingatkan, sejak reformasi dunia politik sangat menentukan banyak hal, termasuk jabatan-jabatan publik. “Di sinilah IKA ITS penting untuk berpolitik, dengan merenda jaringan yang ada guna mengangkat sesama alumni agar bisa lebih memberi kontribusi lebih baik bagi bangsa. Caranya adalah mendorong alumni ini menempati posisi jabatan publik, baik di pemerintahan maupun BUMN,” tuturnya.

Bagi Cak Azman, politik adalah alat perjuangan. Politik setara dengan ilmu yang dipelajari saat di masih kuliah di kampus ITS. “Menjadi politisi harus kaya ilmu. Ilmu di ITS pun sangat membantu, dan banyak gunanya di bidang politik. Misalnya, saya yang alumni teknik elektro, di DPR saya juga berukuran dengan PLN, PT Telkom dan sebagainya. Dalam diskusi, atau dengar pendapat banyak pengetahuan elektro saya yang berguna,” katanya.

Karena itu Cak Azman tak ingin IKA ITS menabukan politik praktis. Dia mengingatkan, semua orang pada dasarnya berpolitik. Bahkan, pada tingkat tertentu, eksekutif pun bermain politik.

Cak Azman sangat sepakat untuk mendorong munculnya para ITS ke permukaan kancah pertarungan politik. Hal ini tidak bisa dilakukan secara individu. Akselerasi pergerakan secara individu tidak cepat. Padahal, ITS masih tertinggal di banding kampus-kampus lain seperti UI, ITB, dan UGM. “Harus ada dukungan dari dukungan dari institusi dalam hal ini kampus, serta para alumni,” ujar Cak Azman.

Pendapat serupa diungkapkan Cak Dadus Sumarwanto. Menurutnya, aktivitas politik itu diperlukan untuk turut berpartisipasi membuat atau memengaruhi proses pembuatan kebijakan untuk masyarakat. Hal inilah, yang sebenarnya menjadi
inti dari politik, yaitu membuat kebijakan yang diinginkan masyarakat,” ujarnya.

(Liputan selengkapnya dapat di baca di Majalah IT’S edisi ke-3)

Thonthowi Dj/Muhibuddin Kamali