JAKARTA, alumniITS.com – Asosiasi perusahaan jasa konstruksi harus melakukan pembinaan anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi perursahaanya.
Selain itu asosiasi juga harus memberikan fasilitasi kepada anggota agar lebih mampu dalam melakukan penetrasi pasar konstruksi nasional maupun internasional.
“Asosiasi yang baik adalah yang dapat melakukan pembinaan kepada anggotanya melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi,†kata Kepala Badan Pembina (BP) Konstruksi, Hediyanto Husaini yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (DPN ASPEKINDO) periode 2013-2018 di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, mata rantai suplai konstruksi nasional belum terintegrasi secara konstruktif. Pelaku jasa konstruksi dengan berbagai skala usaha belum saling berkooperasi dan berkolaborasi dalam suatu model kemitraan yang saling menguntungkan.
Selain itu masih adanya ketimpangan struktur pasar dan industri konstruksi. Saat ini 85 persen nilai pasar konstruksi masih dikuasi oleh kontraktor besar, sedangkan kontraktor menengah dan kecil yang berjumlah 182.800 hanya menguasai proyek sekitar 15 persen saja.
“Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi,†kata Hediyanto seperti dilansir laman poskota, Senin (20/5),
Ketua Umum DPN ASPEKINDO, Tumpal Sianipar menyatakan pihaknya siap melaksanakan permintaan pemerintah dalam hal peningkatan kemampuan dan kompetensi para anggotanya.
Menurutnya hal tersebut sangat penting guna menyambut pasar bebas negara-negara Asia Tenggara yang berlaku pada 2015.
Peran ASPEKINDO dalam membantu anggotanya diantaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Perusahaan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) selepas acara pelantikan kepengurusan DPN ASPEKINDO. Menurut Tumpal, kerjasama dengan Askrindo sangat membantu dalam memberikan jaminan permodalan bagi kontraktor kecil dan menengah.
“Tantangan selama ini yang jadi momok ialah sulitnya jaminan permodalan dari perbankan yang aturannya memang konservatif, sehingga diperlukan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penjamin seperti Askrindo,†tambah Tumpal.
Tumpal juga  mengharapkan, dengan adanya kerjasama dengan BUMN tersebut maka pengusaha jasa konstruksi skala kecil dan menengah dapat lebih berani ekspansif untuk melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur, sehingga nantinya, skala pekerjaan mereka dapat meningkat. ([email protected])
        Â
