BBG = Bolak-Balik Galau

Suasana lantai 28 gedung The Energy pada Kamis, 15 Maret siang tampak ramai. Bukan oleh karyawan Medco yang memang berkantor di gedung ini, melainkan oleh alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
 
Bahasa khas suroboyoan muncul di sana-sini. Para alumni datang memenuhi undangan Tenov Institute, sebuah lembaga kajian kebijakan di bidang teknologi dan industri, yang pendiriannya diinisiasi alumni ITS. Tenov adalah singkatan dari Ten November. Kali ini Tenov mengadakan forum group discussion
 
Sekitar pukul 14.30 acara dimulai. Cak Sentot Eko Baskoro (Matematika 1987), yang didapuk jadi moderator maju ke depan. Cak Sentot mengawali dengan meminta hadirin memperhatikan video keselamatan di gedung bertingkat. Setelah pemutaran selesai, Cak Sentot berkelakar,”Yang paling penting dari video tadi, kalau terjadi kebakaran, turun tangga darurat harus tetap dengan tersenyum.”
 
Cak Sentot kemudian mempersilakan Cak Kristiono (Elektro, mantan Dirut PT Telkom), selaku Ketua Pembina Tenov Institute. Kepada para alumni yang hadir, Cak Kristiono menjelaskan latar belakang berdirinya Tenov Institute.
 
Pembentukan Tenov sudah dimulai sejak 2005, di Hotel Borobudur, Jakarta. Sejak berdirinya, beberapa kali membuat kegiatan seperti seminar untuk memberi masukan kepada pemerintah, maupun menggelar uji coba hasil penelitian. Salah satu yang menonjol adalah uji coba pemakaian biodisel Jakarta-Surabaya pada 2007.
 
Setelah itu sempat vakum beberapa lama,”Kita galau,” kata Cak Kristiono. Hal ini membuat para penggagas Tenov atau biasa disebut sebagai Tenovers, berkumpul lagi pada 2009.  Dari kumpul-kumpul ini maka terbentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tenov Bakti Nusantara. Koperasi ini telah menelurkan dua Baitul mal wattamil (BMT), yang mengelola total aset sekitar Rp4 miliar. Satu BMT di Cilamaya, Karawang dan satu lagi BMT di Duren Tiga, yang melayani para pedagang kecil/mikro.
 
“Akhir tahun lalu kita galau lagi, dan berkumpul lagi. Setelah diskusi cukup intens, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan Tenov Institute dengan bentuk Yayasan,” ujar Cak Kristiono.
 
Tenov Institut telah diminta Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS untuk bekerja sama dengan Dewan Pakar, guna mempersiapkan sejumlah kertas kerja usulan kebijakan kepada pemerintah. Kertas kerja pertama yang akan dibuat adalah soal konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG).
 
Draf kertas kerja telah disusun dengan judul “Sudah Siapkah Kita Beralih ke BBG”. Draf inilah yang kemudian dipresentasikan oleh Cak Ferry Zulkifli (Matematika 89), yang kini diminta jadi Direktur Eksekutif Tenov Institute.
 
Cak Ferry memaparkan, mayoritas subsidi BBM tidak tepat sasaran. Produksi minyak Indonesia pun terus menurun. Di sisi lain, kesiapan pemerintah untuk beralih ke BBG tidak jelas petanya.

Tenov mengusulkan sejumlah rekomendasi.
Pertama, pembangunan infrastruktur transportasi publik yang nyaman, tertata dan mencukupi. Kedua, bundling kendaraan bermotor dengan konverter kit BBG. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur energi alternatif. Keempat, menetapkan prioritas BBG untuk kendaraan dalam regulasi (merevisi Permen ESDM No.3 tahun 2010 pasal 6 ayat (3)).

Kelima, menciptakan kebijakan fiskal dan iklim  investasi yang menarik bagi investor untuk masuk pada value chain BBG. Ketujuh, mengedukasi masyarakat agar tidak bergantung kepada BBM dan mulai beralih ke energi alternatif. Kedelapan, serius untuk mencapai target Ketahanan Energi Nasional melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. Terakhir kedelapan, memasukkan HHO sebagai entitas energi alternatif dalam Kebijakan Energi Nasional.

Setelah Cak Ferry, giliran Cak Budi Agus Hartono (Perkapalan, mantan Anggota Badan Pengatur Hilir Migas) yang tampil. Tetapi tiba-tiba Cak Widya Purnama (Elektro, mantan Dirut Pertamina) minta waktu sebentar untuk presentasi.

“Sebenarnya kalau BBM dinaikkan menjadi Rp6.000 rupiah, pemerintah tinggal menyubsidi pajaknya,” tutur Cak Widya. Dia lantas menceritakan pengalamannya membeli bensin di SPBU non Pertamina. Dari struk yang diterimanya, terhitung harga BBM nonpremium tersebut hanyasekitar Rp6.000, sedangkan sisanya adalah pajak. Tenov lantas menjanjikan untuk melakukan diskusi khusus tentang persoalan yang diungkap oleh Cak Widya.

Kemudian Cak Sentot mempersilakan Cak Agus Budi presentasi. Dalam paparannya, Cak Budi mengawali bahwa BBG sebenarnya sudah diperkenalkan di Indonesia sejak 1987, namun hingga saat ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan, power point yang dipresentasikan, tak banyak perbedaan dengan yang telah dibikinnya awal 2000.

“Makanya ada plesetan BBG singkatan dari Bolak-Balik Gagal,” katanya yang disambut tawa hadirin. Atau, jika memakai bahasa anak muda sekarang, BBG bolehlah singkatan dari Bolak-Balik Galau.

Cak Agus menerangkan BBG lebih aman. Umumnya kendaraan BBG adalah bi-fuel (bahan bakar ganda), bisa pilih gas atau BBM. Pengisian BBG dengan dispenser fast-fill hanya butuh waktu 2-5 menit. Biaya c-kit bisa terbayar (pay-out) dalam waktu setahun saja, khususnya untuk angkutan umum

Namun, jumlah SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) justru menurun dari tahun ke tahun. Di Jabobek saja, tahun ini tinggal enam buah. Menurut Cak Agus, ada sejumlah problem seputar SPBG.

Soal lokasi, ada masalah tentang kedekatan dengan jalur pipa gas, ketersediaan lahan, dan apakah berada di jalur konsumen. Soal perizinan juga tidak mudah, lama, dan birokratis. Sehingga, biayanya menjadi mahal. Dari sisi aspek teknis, standar regulasi belum jelas/lengkap. Belum lagi soal kuantitas dan kualitas pasokan gas. Adapun dari aspek ekonomis, investasi dan biaya operasi tinggi, margin keuntungan belum memadai, dan belum ada insentif finansial perpajakan.

Adapun untuk BBG salah satu kendalanya adalah arah dan strategi pengembangan yang kurang jelas. Kendala lainnya, siapa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab juga belum jelas. “Belum bakunya peraturan, standarisasi dan regulasi,” ujar Cak Agus. Menurut dia, dukungan konkret belum ada, belum masuk dalam APBN.

Cak Agus juga memaparkan sejumlah permasalahan lainnya. Pertama, masih adanya regulasi yakni Keputusan Menteri Perhubungan yang melarang penempatan tabung gas pada posisi atas kendaraan. “Padahal, jika tabung diletakkan di atas lebih aman jika terjadi kebocoran, karena gas langsung menguap ke udara.”. Kedua, keberadaan lembaga yang memonitor status tabung gas dan pengujian berkala belum ada. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia untuk penanganan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan yang memakai BBG.

Untuk melangkah ke depan, Cak Agus Budi menilai perlu adanya skenario dan penanggung jawab yang jelas dalam program konversi ini. Perlu ada penetapan standarisasi dan regulasi. Pemerintah juga perlu memikirkan skema insentif yang menarik baik untuk konsumen maupun untuk SPBG/investor.

Perlu juga pembagian peran yang jelas antara pemakaian CNG dan LPG, penetapan harga yang atraktif dan kompetitif, perlu ada perintisan dari armada kendaraan pemerintah, BUMN/BUMD.

Dengan melihat berbagai kendala tersebut, maka Tenov berpendapat, pemanfaatan HHO yang bisa mengurangi penggunaan BBM, bisa menjadi program transisi.  Cak Rudi Purwondho, Ketua TENOV yang juga pengurus Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia giliran tampil mempresentasikan HHO

Cak Rudy memaparkan, HHO didapat dari proses elektrolisa air. Proses ini adalah salah satu sistem yang dapat menguraikan Air (H2O) menjadi Gas Hidrogen (H2) dan Oksigen (O2) yang dikenal dengan sebutan Gas HHO. Ini adalah brown gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan. Gas hidrogen (H2) adalah gas yang sangat mudah terbakar (explosive) dan dapat mensuplai energi yang besar.

Jika gas hidrogen dan oksigen ini dimasukkan ke dalam ruang bakar, maka “ledakan”- nya akan semakin kuat, dan hasil pembakaran menjadi semakin bersih karena BBM yang tidak terbakar akan terbakar habis. Sehingga, dapat menghemat BBM, selain tenaga yang dihasilkan lebih besar juga akan menurunkan emisi gas buang (anti global warming).

“Dalam hal ini, air yang dapat digunakan adalah antara lain  air RO atau air (H2O) reverse osmosis (air hasil  penyulingan yang menggunakan membran), atau air yang tidak banyak mengandung mineral,” ujar Cak Rudi.

Namun, belakangan PII dan Universitas Nasional mampu membuat alat yang bisa memakai air biasa pada mesin internal combustion engine (ICE) atau turbin. Caranya dengan mengolahnya menjadi bahan bakar (fuel on-demand) saat itu juga (real time), tanpa transportasi atau tabung penyimpanan hidrogen cair yang terkompresi, alkali kaustik, garam-garam katalis, atau hibrida logam.

Alat ini, kata Cak Rudi, juga bisa mengurangi konsumsi bahan bakar minimal 20 % sampai 70 %, dan menambah jarak tempuh 50% sampai 200% per liter BBM. Juga bisa menambah tenaga mesin 30% hingga 50%. Dan, mengurangi emisi gas buang 30% hingga 60%.

Cak Rudi juga sempat mendemonstrasikan alat tersebut di hadapan para hadirin. “Apa beda alat ini dengan blue energy yang pernah heboh?” kata Cak Nasir bertanya. “Prinsipnya sama. Bedanya, blue energy teknologinya tidak dibagi ke publik, yang ini dibagikan,” ucap Cak Rudi menjawab.

Setelah itu, Cak Sentot mempersilakan Cak M.A .M Taufik (FIPIA, peneliti BPPT) atau akrab dipanggil Cak Oki, tampil di depan. Cak Oki kembali mengingatkan sejumlah target bauran energi, dan betapa pemerintah belum memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai target bauran tersebut.

Berikutnya giliran Cak Lukman Machfoedz (Mesin, Presdir Medco Energi International). Cak Lukman banyak bercerita tentang sulitnya memasarkan gas di Indonesia, ketika gas masih murah. “Ketika masih di BP, sayalah yang menawarkan gas Tangguh ke PLN. Tapi mereka tidak tertarik,” ujarnya. Kini, PLN dan pemerintah kerepotan mencari gas, karena demand yang tinggi.

Cak Lukman juga bercerita, betapa sekarang Amerika Serikat menjadi produsen gas besar setelah ditemukannya cadangan shale gas. Sejumlah terminal penampung gas impor di Amerika Serikat, kini telah diubah menjadi pangkalan untuk mengekspor gas.

Terakhir tampil Cak Eka Wahyono (Fisika Mipa 1989, PT DI), alumni ITS yang masuk dalam tim PT Dirgantara Indonesia yang ditugasi membuat converter kit. Cak Eka banyak bercerita pengalaman Dirgantara mengurus perizinan pembuatan dan pemasangan converter kit.

Persoalan utama dalam masalah perizinan gas ini adalah tak adanya otoritas gas nasional. Sehingga, Dirgantara Indonesia perlu menyambangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu pun banyak yang tak jelas. “Ketika kami mengurus tabung gas berbahan komposit, Kementerian Perindustrian bingung harus melalui direktorat mana,” ujar Cak Eka

Di akhir presentasinya, Cak menyatakan tiga hal penting tentang konversi BBM ke gas. Pertama, harus memakai CNG (compressed natural gas), jangan LGV (liquefied gas for vehicle). “LGV mahal. Sama harganya dengan BBM bersubsidi,” ujar Cak Eka.

Kedua, CNG yang dipakai harus berkualitas baik. Pasalnya, CNG yang saat ini beredar kadar air dan sulfurnya cukup tinggi, sehingga membuat tangki bahan bakar berkarat dan bisa bocor. “Jadi nantinya juga tangkinya lebih baik menggunakan komposit, karena lebih ringan dan antikarat, walau agak mahal,” tutur Cak Eka.

Terakhir, ketiga, perlu ada standarisasi dan organisasi keselamatan. “Selama ini, pemakaian gas untuk transportasi belum ada standarisasinya,” ujarnya.

Thonthowi Dj