Berita

AD/ART

A N G G A R A N D A S A R
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PEMBUKAAN
Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia pada dasarnya adalah sarana untuk memperbaiki dan mengembangkan dirinya melalui tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, guna menjamin kedaulatan warganya agar bersama-sama bangsa merdeka lainnya berjuang membangun tata kehidupan dunia yang damai, sejahtera lahir maupun batin.

Perguruan tinggi di Indonesia, sebagai suatu institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang tumbuh dan berkembang, melakukan proses transformasi nilai-nilai berdasarkan keterpaduan logika, estetika dan etika dalam berbagai wawasan keilmuan yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta menegakkan nilai-nilai kebenaran universal.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) sebagai perguruan tinggi teknologi yang mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama yang menunjang pembangunan industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Alumni ITS merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan dan berperan aktif dalam membangun Indonesia. Dalam mewujudkan peran, secara efektif dan efisien, alumni ITS berhimpun dalam suatu organisasi yang diatur dalam suatu Anggaran Dasar Ikatan Alumni ITS .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud Alumni ITS adalah mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan di ITS.

BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1 . Organisasi ini bernama ” IKATAN ALUMNI ITS ” dan selanjutnya disingkat “IKA ITS”, yang merupakan satu-
satunya organisasi Alumni ITS
2 . IKA ITS didirikan pada tanggal Dua Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh untuk waktu
yang tidak terbatas.
3 . IKA-ITS berkedudukan di tempat yang sama dengan tempat kedudukan ITS dan dapat mendirikan cabang
di ibukota Propinsi di Republik Indonesia serta di Negara lain yang dianggap perlu.

BAB III
DASAR, NILAI-NILAI DAN TUJUAN

Pasal 3

IKA-ITS berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

IKA ITS mengedepankan nilai – nilai kepahlawanan, kerakyatan, kekeluargaan, keterbukaan, akuntabilitas dan kecintaan terhadap almamater.

Pasal 5

IKA ITS bertujuan :
1 . Membangun hubungan kolegial dan kekeluargaan diantara Alumni ITS atas dasar profesi dan
kesetiakawanan guna mencapai kesejahteraan bersama, lahir dan batin.
2 . Menumbuhkan, membina dan mengembangkan Alumni ITS kearah kematangan berpikir, integritas sosial
yang tinggi dan memiliki kepribadian paripurna yang berlandaskan iman dan takwa serta mendorong
pengembangan minat setiap Alumni dalam rangka upaya mewujudkan proses pendidikan
berkesinambungan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3 . Mengabdikan ilmu pengetahuan ,teknologi dan seni kepada masyarakat luas, guna mencapai peningkatan
harkat , martabat dan kualitas hidup manusia.
4 . Menjalin hubungan kerja sama dengan civitas akademika ITS dalam rangka pengembangan almamater.
5 . Bekerja sama dengan organisasi-organisasi alumni perguruan tinggi lain dalam berperan serta secara
aktif sebagai kekuatan moral bagi terselenggaranya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan IKA-ITS terdiri dari :
1 . Anggota Biasa.
2 . Anggota Kehormatan.

BAB V
KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan tertinggi IKA ITS sepenuhnya berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui Kongres IKA ITS.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Kewajiban dan hak Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

BAB VII
BADAN KELENGKAPAN IKA-ITS

Pasal 9

1 . Badan Kelengkapan IKA ITS ditingkat pusat terdiri dari :
a) Senat IKA ITS, selanjutnya disebut Senat.
b) Pengurus Pusat IKA ITS, selanjutnya disebut Pengurus Pusat.
2 . Badan Kelengkapan IKA ITS ditingkat wilayah adalah Pengurus Wilayah IKA ITS, selanjutnya disebut
Pengurus Wilayah.
3 . Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Badan-Badan Kelengkapan IKA ITS diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KOMISARIAT JURUSAN

Pasal 10

1 . Yang dimaksud Jurusan, adalah jurusan-jurusan yang ada di Program Strata Satu ITS.
2 . Anggota Biasa dari setiap Jurusan yang sama dihimpun dalam Komisariat Jurusan.
3 . Komisariat Jurusan adalah sarana penyelenggara kegiatan Anggota Biasa di setiap Jurusan dan bukan
bagian dari struktur Badan Kelengkapan IKA ITS.

BAB IX
KEGIATAN DAN USAHA
Pasal 11

1 . Yang dimaksud dengan kegiatan adalah kegiatan IKA ITS yang secara langsung maupun tidak langsung
dimaksudkan untuk mencapai Tujuan IKA ITS.
2 . Yang dimaksud dengan usaha adalah usaha komersial IKA ITS yang pembentukannya difasilitasi oleh
IKA ITS dan tidak bertentangan dengan Dasar, Nilai-nilai dan Tujuan IKA ITS.

B A B X
K E U A N G A N
Pasal 12

Sumber – sumber keuangan IKA ITS terdiri dari :
1 . Iuran anggota.
2 . Donasi yang tidak mengikat.
3 . Hasil kegiatan dan usaha.
4 . Sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XI
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

1 . Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) IKA ITS dapat diputuskan di dalam
Kongres atau Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2 . Pembubaran IKA ITS hanya dapat diputuskan oleh Referendum yang pelaksanaannya diputuskan dalam
Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
3 . Syarat – syarat serta tata cara untuk mengambil keputusan tentang Perubahan dan atau Pembubaran
dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

BAB XII
LAIN-LAIN

Pasal 14

1 . AD-ART IKA ITS disahkan untuk pertama kali dalam Kongres I Alumni ITS pada tanggal 28 Nopember 1975.
2 . Perubahan AD-ART IKA ITS dilakukan pertama kali pada tanggal 14 Nopember 1980.
3 . Perubahan AD-ART IKA ITS untuk kedua kalinya diputuskan dalam Kongres III Alumni ITS pada tanggal29 Nopember 1990.
4 . Perubahan AD-ART IKA ITS untuk ketiga kalinya diputuskan dalam Kongres IV Alumni ITS pada tanggal 9 Nopember 1990.
5 . Perubahan AD-ART IKA ITS untuk keempat kalinya diputuskan dalam Kongres V Alumni ITS pada tanggal 10 Nopember 1995.
6 . Perubahan AD-ART IKA ITS untuk kelima kalinya diputuskan dalam Kongres Luar Biasa Alumni ITS pada tanggal 16 – 17 September 2000.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

 

BAB I
LAMBANG

Pasal 1

Bentuk dan arti lambang adalah sesuai dengan bentuk dan arti lambang ITS sebagaimana dinyatakan dalam Statuta ITS. Penggunaan dan atau pemakaian lambang diatur dan ditetapkan oleh Kongres.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

1 . Anggota Biasa adalah alumni ITS.
2 . Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan anggota biasa dengan persyaratan sebagai berikut :
a . Berjasa dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni atau
b . Berjasa dalam pengembangan IKA ITS pada khususnya dan ITS pada umumnya atau
c . Pernah menempuh pendidikan di ITS yang berjasa pada masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

1 . Anggota Biasa berkewajiban :
a . Mentaati AD-ART IKA ITS.
b . Memelihara dan menjaga nama baik IKA ITS dan Almamater ITS.
2 . Anggota Biasa berhak :
a . Memilih dan dipilih.
b . Mengeluarkan pendapat dan saran-saran.
c . Membela diri dan memperoleh pembelaan.
d . Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan.

Pasal 4

1 . Anggota Kehormatan berkewajiban :
a . Mentaati AD-ART IKA ITS.
b . Memelihara dan menjaga nama baik IKA ITS dan Almamater ITS.
2 . Anggota Kehormatan berhak :
a . Mengeluarkan pendapat dan saran-saran.
b . Membela diri dan memperoleh pembelaan.
c . Memperoleh penghargaan.

Pasal 5

Anggota IKA ITS kehilangan keanggotaannya bila :
1 . Meninggal dunia.
2 . Mengundurkan diri dari keanggotaan IKA ITS.
3 . Diberhentikan dari keanggotaan IKA ITS.

Pasal 6

Anggota Biasa kehilangan hak dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat bila :
1 . Menjabat Ketua Umum di Ikatan Alumni Perguruan Tinggi lain.
2 . Dijatuhi vonis hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV
KONGRES IKA ITS

Pasal 7

1 . Kongres IKA ITS, untuk selanjutnya disebut Kongres, adalah perwujudan kedaulatan tertinggi IKA ITS.
2 . Kongres terdiri dari :
a . Kongres.
b . Kongres Luar Biasa.

Pasal 8

Kewenangan Kongres adalah :
1 . Mengatur dan menetapkan penggunaan dan atau pemakaian lambang.
2 . Menetapkan dan mensahkan Garis-garis Besar dan Arah Kebijakan IKA ITS (GABAKA).
3 . Memilih, menetapkan dan mensahkan Anggota Senat.
4 . Memilih, menetapkan dan mensahkan Ketua Umum Pengurus Pusat.
5 . Menerima atau menolak Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
6 . Membentuk Panitia Ad-hoc sesuai keperluan organisasi.
7 . Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres dan tidak bertentangan dengan AD-ART IKA ITS.

Pasal 9

1 . Peserta Kongres terdiri dari :
a . Utusan, yakni Peserta Kongres sebanyak 200 (dua ratus) orang yang diutus oleh Pengurus Wilayah
IKA ITS dengan ketentuan :
a1) Jumlah Utusan dari masing-masing Pengurus Wilayah didasarkan atas kuota dari masing-masing
Komisariat Jurusan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dan disahkan
oleh Senat.
a2) Kuota Komisariat Jurusan (KKJ) ditentukan berdasarkan jumlah Anggota Biasa Jurusan yang
dihitung secara proporsional, dengan rumusan sebagai berikut :
(Jumlah Anggota Biasa Jurusan / Jumlah Anggota Biasa IKA ITS) * 200 orang= KKJ
a3) Pengurus Pusat mensahkan utusan yang ditetapkan Pengurus Wilayah berdasarkan usulan
pengurus Komisariat Jurusan Wilayah.
b . Peninjau, yakni Peserta Kongres bukan Utusan yang terdiri dari :
b1) Pihak atau orang yang diundang oleh Panitia Penyelenggara Kongres.
b2) Anggota yang hadir dalam Kongres setelah mendaftarkan diri pada Panitia Penyelenggara
Kongres.
2 . Kongres diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kongres yang diangkat dan diberhentikan oleh
Pengurus Pusat.

Pasal 10

1 . Sidang-sidang Kongres terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
2 . Kongres diselenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
3 . Kuorum untuk Sidang Pleno adalah 101 (seratus satu) orang Utusan.
4 . Untuk perubahan AD-ART IKA ITS, kuorum Sidang Pleno adalah 134 (seratus tiga puluh empat) orang
Utusan.
5 . Untuk menetapkan penyelenggaraan Referendum pembubaran IKA ITS, kuorum Sidang Pleno adalah 160
(seratus enam puluh) orang Utusan.
6 . Perhitungan kuorum dihitung dan ditetapkan pada pembukaan Sidang Pleno pertama Kongres. Bila kuorum
dimaksud telah dicapai, maka seluruh sidang-sidang Kongres dinyatakan sah.
7 . Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan sidang-sidang Kongres diatur dalam Tata Tertib
Sidang yang ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Pleno pertama.

Pasal 11

Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan Keputusan Senat yang didukung oleh setengah jumlah Pengurus Wilayah ditambah satu dengan kewenangan untuk :
1 . Menetapkan atau membatalkan Keputusan Senat tentang pemberhentian sementara Ketua Umum
Pengurus Pusat.
2 . Mengangkat Ketua Umum Pengurus Pusat yang baru untuk menggantikan Ketua Umum Pengurus
Pusat yang telah ditetapkan pemberhentiannya.
3 . Menetapkan dan mensahkan perubahan AD-ART IKA ITS.
4 . Menetapkan penyelenggaraan Referendum untuk pembubaran IKA ITS serta mensahkan hasilnya.

Pasal 12

Pimpinan Kongres terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Utusan yang hadir dalam Kongres.

BAB V
SENAT IKA ITS

Pasal 13

1 . Senat adalah Badan Pengawas IKA ITS.
2 . Kewenangan Senat adalah :
a . Menyetujui Peraturan IKA ITS.
b . Menetapkan dan mensahkan hasil-hasil Panitia Ad-Hoc yang dibentuk Kongres.
c . Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GABAKA serta Rencana Anggaran Penerimaan dan
Belanja IKA ITS (RAPBAKA).
d . Mengajukan pertanyaan dan atau permintaan keterangan kepada Pengurus Pusat serta melaksanakan
penyelidikan mengenai kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan Pengurus
Pusat. Bila dipandang perlu, Senat dapat menunjuk orang atau pihak lain yang kompeten untuk membantu
penyelidikan dimaksud.
e . Menyelenggarakan dengar pendapat Anggota-anggota Pengurus Pusat dan Anggota-anggota Badan
Kelengkapan IKA ITS yang lain serta Anggota IKA ITS pada umumnya tentang berbagai masalah
di lingkungan IKA ITS ataupun masalah-masalah nasional dan internasional yang menjadi
pusat perhatian masyarakat luas.
f . Memberhentikan sementara Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan adanya dugaan bahwa dalam
kebijakan dan atau kegiatan Pengurus Pusat telah terjadi penyimpangan dari AD-ART IKA ITS
dan atau GABAKA, dengan ketentuan :
f1) Keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut hanya dapat di keluarkan setelah
Ketua Umum Pengurus Pusat terbukti nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis tentang
terjadinya penyimpangan dimaksud yang telah diberikan sebelumnya oleh Senat kepadanya
sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 2 (dua) bulan.
f2) Keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut hanya berlaku efektif setelah
memperoleh dukungan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya ½ (seperdua) dari jumlah
Pengurus Wilayah ditambah 1 (satu).
f3) Setelah Keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut berlaku efektif,
Senat menunjuk Pelaksana Tugas untuk menjalankan tugas Ketua Umum Pengurus Pusat
sampai Kongres Luar Biasa diselenggarakan.
f4) Bila dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan
Senat tersebut dikeluarkan, Kongres Luar Biasa dimaksud tidak dapat diselenggarakan,
maka Keputusan Senat tersebut dinyatakan batal.
g . Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 14

1 . Anggota Senat berjumlah 11 (sebelas) orang yang dipilih dari dan oleh Utusan yang hadir dalam Kongres.
2 . Anggota Senat bukanlah wakil dari Komisariat Jurusan dan atau Pengurus Wilayah tertentu.

Pasal 15

1 . Pimpinan Senat terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
serta seorang Sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh
Anggota Senat.
2 . Pembagian tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan Anggota Senat ditetapkan dalam
Rapat Senat yang khusus diselenggarakan untuk itu.

Pasal 16

1 . Rapat-Rapat Senat terdiri dari :
a . Rapat Senat Tertutup, yakni Rapat Senat yang hanya dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Senat.
b . Rapat Senat Terbuka, yakni Rapat Senat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Senat serta orang
atau pihak lain yang diundang oleh Pimpinan Senat.
2 . Kuorum untuk semua Rapat Senat, adalah 7 (tujuh) orang Anggota Senat.
3 . Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan Rapat-Rapat Senat diatur dan ditetapkan dalam
Tata Tertib Rapat Senat.

BAB VI
PENGURUS PUSAT IKA-ITS
Pasal 17

1 . Pengurus Pusat, adalah badan eksekutif IKA ITS ditingkat Pusat.
2 . Pengurus Pusat beranggotakan Ketua Umum dan anggota-anggota lainnya yang terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan sekurang-kurangnya seorang
Bendahara serta para Ketua dan Anggota Departemen.
4 . Kewenangan Pengurus Pusat adalah :
a . Melaksanakan GABAKA melalui Program Kerja Pengurus Pusat dan RAPBAKA yang telah disetujui
olehSenat.
b . Mewakili IKA ITS dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar IKA ITS.
c . Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Anggota yang bersifat lintas Jurusan.
d . Menetapkan Peraturan IKA ITS atas persetujuan Senat.
e . Mengangkat dan memberhentikan Anggota Kehormatan atas persetujuan Senat.
f . Memberhentikan Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa dengan persetujuan Senat.
g . Membentuk dan atau mengesahkan badan-badan dan atau lembaga-lembaga lain di lingkungan
organisasi IKA ITS termasuk membuka kantor atau sekretariat di ibu kota Republik Indonesia sepanjang
tidak bertentangan dengan AD-ART IKA ITS dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
h . Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres.

BAB VII
PENGURUS WILAYAH IKA ITS
Pasal 18

1 . Pengurus Wilayah adalah Badan Eksekutif IKA ITS di tingkat Wilayah.
2 . Pengurus Wilayah dipilih dari dan oleh Anggota IKA ITS di Wilayah melalui Musyawarah Wilayah
dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
3 . Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua,
seorang Sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris serta seorang Bendahara dan
seorang Wakil Bendahara serta para pengurus lainnya.
4 . Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
5 . Tugas dan Kewenangan Pengurus Wilayah adalah :
a . Melaksanakan GABAKA melalui Program Kerja Pengurus Wilayah.
b . Mewakili IKA ITS dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar IKA ITS pada tingkat Wilayah.
c . Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Anggota di tingkat Wilayah yang bersifat lintas Jurusan.
d . Membentuk dan atau mengesahkan badan-badan dan atau lembaga-lembaga lain di lingkungan
organisasi IKA ITS di tingkat Wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART IKA ITS dan
ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
e . Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 19

Musyawarah Wilayah :
1 . Peserta Musyawarah Wilayah adalah Anggota di Wilayah yang hadir dan mendaftarkan diri pada
Panitia Penyelenggara Musyawarah Wilayah.
2 . Panitia Penyelenggara Musyawarah Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Wilayah.
3 . Dalam hal cabang belum terbentuk, untuk pertama kalinya Pengurus Pusat dapat memfasilitasi
penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dengan ketentuan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20
(dua puluh)Anggota di Wilayah tersebut.

BAB VIII
PERANGKAPAN DAN MASA JABATAN SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 20

1 . Seorang Anggota Senat tidak dapat menduduki jabatan rangkap sebagai Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
2 . Masa Jabatan dalam Badan Kelengkapan IKA ITS adalah 4 (empat) tahun.
3 . Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menduduki jabatan yang sama untuk dua periode berturut-turut.
4 . Penggantian Anggota Senat yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri ditetapkan oleh Senat berdasarkan urutan perolehan suara pemilihan Anggota Senat pada Kongres yang memilihnya.

BAB IX
KOMISARIAT JURUSAN
Pasal 21

1 . Kegiatan-kegiatan Anggota di lingkungan Komisariat Jurusan bersifat otonom dan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah.
2 . Dalam hal Komisariat Jurusan belum terbentuk, untuk pertamakalinya Pengurus Pusat dapat memfasilitasi pembentukannya.

B A B X
U S A H A
Pasal 22

Badan Usaha yang dibentuk dan atau difasilitasi oleh Pengurus IKA ITS di tingkat Pusat maupun Wilayah harus berbentuk Badan Hukum resmi sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

B A B XI
K E U A N G A N
Pasal 23

1 . Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah berhak untuk mengelola keuangan masing – masing secara otonom.
2 . Iuran anggota dipungut oleh Pengurus Pusat. Pengurus Wilayah dapat memungut Iuran Anggota dengan
pembagian 50%-50% (limapuluh prosen – limapuluh prosen) antara Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
3 . Laporan keuangan dibuat berkala secara layak dan transparan untuk setiap 1 (satu) tahun buku, selambat-lambatnya pada bulan Oktober.

B A B XII
P E M B U B A R A N
Pasal 24

1 . Pembubaran IKA ITS hanya dapat diputuskan melalui Referendum yang disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota.
2 . Persetujuan untuk penyelenggaraan Referendum diputuskan melalui Kongres Luar Biasa yang
diselenggarakan khusus untuk itu dengan persetujuan sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari Utusan
yang hadir.

B A B XIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 25

1 . Perumusan dan penyempurnaan AD-ART IKA ITS ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) IKA ITS
yang memperoleh mandat dari Sidang Umum Majelis Alumni (SUMA) ITS tahun 2006, untuk merumuskan
dan menyempurnakan AD-ART IKA ITS hasil Kongres Luar Biasa IKA ITS tanggal 17 September 2000.
2 . Pengesahan AD-ART IKA ITS ini dilaksanakan dalam SUMA ITS yang diselenggarakan pada tanggal 8
Nopember 2007.
3 . Dengan berakhirnya SUMA ITS 2007 2007 maka masa jabatan dari :
a . Anggota Majelis Alumni ITS periode 2007-2009.
b . Anggota Senat Alumni ITS periode 2006-2009.
c . Badan Pertimbangan periode 2006 – 2009.
Dinyatakan berakhir.
4 . Dengan disahkannya AD-ART IKA ITS ini maka untuk pertama kalinya pimpinan dan utusan Kongres yang
akan bersidang pada tanggal 9 Nopember 2007 adalah pimpinan dan anggota Majelis Alumni ITS yang
bersidang dalam SUMA ITS pada tanggal 8 Nopember 2007.

 

P E N J E L A S A N AD-ART IKA ITS TAHUN 2007

A . PENJELASAN UMUM
Suatu organisasi hanya dapat tumbuh dan berkembang bila memperoleh dukungan dari anggota dan
lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Dukungan dari anggota yang ditunjukkan dengan besarnya
peran serta anggota dalam berbagai program kegiatan organisasi, hanya dapat diperoleh bila keberadaan
dan program organisasi tersebut dirasakan manfaatnya secara nyata oleh anggota. Sedangkan besarnya
dukungan dari lingkungan ditunjukkan oleh adanya komunikasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai
organisasi dan institusi terkait lainnya.


Demikian pula halnya dengan IKA ITS. Sebagai organisasi yang menghimpun alumni, pertumbuhan dan
perkembangannya ditentukan oleh kemampuan struktural dan operasional organisasi dalam memenuhi
kebutuhan serta minat alumni.

Kebutuhan dan minat alumni dapat dibedakan dalam tiga kelompok :
a . Kebutuhan dan minat alumni yang bercorak primordial, kekeluargaan, kepedulian sosial-politik dan
sejenisnya. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini antara lain berbentuk pertemuan-pertemuan regular
yang dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat Jurusan dan kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan
Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah dalam bentuk forum-forum diskusi, seminar dan lain-lain yang
merupakan refleksi kepedulian alumni terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat.
b . Kebutuhan dan minat alumni yang bercorak keilmuan yang dimiliki atau diminati oleh setiap alumnus.
Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat Jurusan, sesuai dengan
disiplin keilmuan yang ada dalam Jurusan tersebut.
c . Kebutuhan dan minat alumni yang bercorak kolegial, terkait dengan karir, pekerjaan maupun usaha yang
ditekuni oleh setiap Alumnus. Termasuk dalam Kelompok ini adalah rekrutmen Alumni pada bidang
pekerjaan atau institusi tertentu, baik yang sudah berpengalaman kerja maupun yang baru lulus.
Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini dilaksanakan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah.

Bertolak dari dasar pemikiran itu, maka dengan AD-ART ini diharapkan dapat dibangun dan dikembangkan
struktur serta mekanisme organisasi IKA ITS yang dapat memadukan kedaulatan dan kebutuhan serta
minat anggotanya untuk selanjutnya di wujudkan melalui pelaksanaan berbagai program
kegiatan.
2. LATAR BELAKANG PERUBAHAN
Sejak didirikan pada 2 Mei 1967, AD-ART IKA ITS telah mengalami lima kali perubahan. Perubahan yang
kelima ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa IKA ITS pada 16-17 September 2000, di Jakarta. Namun
dalam dua periode setelah AD-ART tahun 2000 tersebut berlaku, Badan-Badan Kelengkapan dan hal-hal
lain yang ditentukan dalam AD-ART belum dapat terwujud dengan sempurna. Terkait dengan keadaan itu,
dalam Sidang Umum Majelis Alumni (SUMA) ITS tahun 2006, berkembang anggapan atau penilaian bahwa
beberapa bagian struktur organisasi IKA-ITS sebagaimana ditetapkan dalam AD-ART sulit untuk
diwujudkan dengan baik serta membutuhkan porsi aktivitas, pikiran, tenaga dan waktu yang tidak sedikit
untuk menjalankannya, dimana kebutuhan tersebut tidak atau kurang dapat dipenuhi oleh alumni yang
menjadi pimpinan dan fungsionaris IKA ITS yang pada umumnya adalah para eksekutif yang sudah
disibukkan oleh tugas serta tanggung jawab di institusi dan pekerjaan masing-masing. Sehubungan
dengan itu, SUMA ITS tahun 2006 menugaskan kepada Kelompok Kerja (Pokja) IKA-ITS selaku pelaksana
tugas Pengurus Pusat IKA ITS untuk merumuskan perubahan AD-ART yang lebih sesuai dengan kondisi
obyektif alumni sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam AD-ART dimaksud
dapat terwujud serta dilaksanakan dengan lebih sempurna.
3. ARTIKULASI KEDAULATAN DAN PERWAKILAN
Dibandingkan dengan AD-ART tahun 2000, struktur organisasi IKA ITS berdasarkan AD-ART tahun 2007
ini relatif lebih sederhana. Namun demikian, artikulasi kedaulatan yang dimiliki anggota tetap dapat
terwujud, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. Setiap anggota dapat secara
langsung menggunakan kedaulatan yang dimilikinya melalui Musyawarah Wilayah (Muswil), sedangkan di
tingkat Pusat, kedaulatan tersebut diartikulasikan dalam Kongres melalui sistem perwakilan di setiap
Komisariat Jurusan. Dalam AD-ART ini, sistem perwakilan yang digunakan pada dasarnya memiliki dua
dimensi proporsionalitas yang saling mengisi. Dimensi pertama, adalah sistem perwakilan yang
didasarkan pada proporsi jumlah alumni di setiap Komisariat Jurusan terhadap jumlah alumni ITS secara
keseluruhan. Dimensi kedua, adalah sistem perwakilan yang didasarkan pada proporsi alumni di setiap
Wilayah terhadap seluruh alumni ITS. Dengan demikian, artikulasi kedaulatan di tingkat pusat dapat
menyalurkan aspirasi kebutuhan dan minat anggota secara terpadu dalam keberadaannya sebagai alumni
Jurusan tertentu yang membedakannya dengan alumni Jurusan yang lain, maupun sebagai alumni ITS
yang tidak mengedepankan perbedaan alumni di antara setiap Jurusan.
4. MEKANISME ORGANISASI DAN KEGIATAN
Mekanisme struktural dalam hubungannya dengan seluruh kegiatan berdasarkan AD-ART ini
menggunakan asas sentralisasi kewenangan dan dekonsentrasi kegiatan. Artinya, kewenangan yang
menyangkut penetapan peraturan dan kebijakan serta pemberlakuan berbagai ketentuan yang mengikat,
tersentralisir pada Kongres, Muswil dan Badan-Badan Kelengkapan IKA ITS sesuai dengan kedudukan
dan fungsinya masing-masing. Sedangkan penyelenggaraan kegiatan lebih banyak di laksanakan oleh
unit-unit kerja atau unit-unit usaha dan aktivitas yang bersifat otonom dalam ruang lingkup Jurusan
maupun lintas Jurusan. Peran Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dalam hubungan ini adalah
mendorong dan memfasilitasi kelahiran unit-unit dimaksud serta membinanya setelah unit-unit tersebut
berjalan dan mandiri. Disisi lain, penggunaan asas sentralisasi kewenangan dan dekonsentrasi kegiatan
tersebut tercermin pula pada hubungan antara Kongres, Pengurus Pusat dan Senat. Kongres adalah
perwujudan dari kedaulatan tertinggi IKA-ITS dan bukan merupakan lembaga permanen. Artinya,
kedaulatan anggota yang di artikulasikan melalui sistem perwakilan terwujud dan berkedudukan sebagai
kedaulatan tertinggi hanya pada saat Kongres berlangsung. Setelah Kongres berakhir, kedaulatan
tersebut di distribusikan dalam kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus Pusat dan Senat. Dalam AD-ART
Tahun 2000, Majelis Alumni ITS mengangkat dan menetapkan semua personil Pengurus Pusat dari Ketua
Umum sampai Bendahara. Dengan demikian, semua personil Pengurus Pusat adalah mandataris Majelis
dan hanya dapat diberhentikan oleh Majelis. Dalam AD-ART Tahun 2007 ini, mandat hanya diberikan oleh
Kongres kepada Ketua Umum Pengurus Pusat, sedangkan personil Pengurus Pusat yang lain, diangkat
dan diberhentikan oleh Ketua Umum. Dengan demikian Ketua Umum adalah mandataris eksekutif tunggal
dari Kongres , sehingga seluruh kewenangan institusional Pengurus Pusat pada dasarnya berada di
tangan Ketua Umum. Personil Pengurus Pusat yang lain memperoleh kewenangannya melalui
pendelegasian wewenang dari Ketua Umum. Sistem mandataris tunggal ini memungkinkan Ketua Umum
untuk lebih leluasa memilih dan menetapkan tim kerja yang kuat serta memperbaikinya setiap saat bila
diperlukan. Keberadaan Ketua Umum disertai tim kerja yang kuat ini sangat diperlukan untuk
menggerakkan anggota dalam berbagai unit kegiatan dan usaha. Mandataris Kongres lainnya adalah
Senat. Mandat yang diberikan Kongres pada dasarnya adalah untuk menjalankan kewenangan Kongres
secara terbatas dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan, langkah-langkah dan kinerja Ketua Umum
Pengurus Pusat serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan. Senat ini
beranggotakan sebelas orang, sehingga diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dibandingkan
dengan Senat Alumni ITS dalam AD-ART Tahun 2000 yang beranggotakan wakil-wakil Komisariat Jurusan
dalam jumlah yang lebih besar.
B . PENJELASAN PASAL – PASAL ANGGARAN DASAR

Pembukaan
Alinea 1 : Cukup jelas.
Alinea 2 : Cukup jelas.
Alinea 3 : Cukup jelas.
Alinea 4 : Cukup jelas.

Pasal 1
Yang dimaksud dengan â€Ŕtelah menyelesaikan program pendidikan di ITS” adalah lulus dari salah satu
program pendidikan formal / regular, antara lain Diploma, Politeknik, S1, S2 dan S3 di ITS.

Pasal 2
Ayat 1 : Yang dimaksud dengan â€Ŕsatu-satunya organisasi Alumni ITS” adalah satu-satunya organisasi
alumni ITS yang keberadaannya diakui oleh Rektor ITS sebagai salah satu bagian dari Keluarga
Besar ITS.
Ayat 2 : Cukup jelas.
Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6.
Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas.

Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.
Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Yang dimaksud dengan â€ŔWilayah” adalah Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Anggota IKA ITS yang berdomisili di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
dan Luar Negeri, termasuk dalam satu Wilayah, yakni Wilayah JAKARTA RAYA.
Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 10.
Ayat 1 : Untuk program selain Strata Satu seperti Diploma, Politeknik, Strata Dua dan Strata Tiga mengikuti
jurusan yang ada di Strata Satu ITS sesuai surat keputusan Rektor ITS.

Pasal 11.
Cukup jelas

Pasal 12.
Cukup jelas

Pasal 13.
Cukup jelas

Pasal 14.
Cukup jelas

Pasal 15.
Cukup jelas

C . PENJELASAN PASAL-PASAL ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Pasal 1.
Cukup jelas

Pasal 2.
Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 3.
Cukup jelas

Pasal 4.
Cukup jelas

Pasal 5.
Ayat a : Cukup jelas.
Ayat b : Yang dimaksud dengan â€ŔMengundurkan diri dari keanggotaan IKA ITS” adalah membuat
pernyataan tertulis tentang maksud untuk mengundurkan diri dari keanggotaan IKA ITS, dan
pengunduran diri tersebut telah dinyatakan di terima oleh Pengurus Pusat.
Ayat c : Seorang anggota IKA ITS dapat diberhentikan dari keanggotaan IKA ITS bila tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana tersebut pada ART, Bab III, Pasal 3 ayat 1 atau Pasal 4 ayat 1.

Pasal 6.
Ayat 1 : Yang dimaksud dengan â€ŔPerguruan Tinggi lain” adalah Perguruan Tinggi selain ITS yang
terakreditasi di Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Republik Indonesia.
Ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas

Pasal 8.
Cukup jelas

Pasal 9.
Ayat 1.a : Penentuan jumlah utusan dalam kongres sebanyak 200 (dua ratus) orang adalah dimaksudkan
untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan Kongres, yakni efisiensi biaya dan waktu
serta dalam proses pengambilan keputusan, tanpa mengurangi kedaulatan anggota yang di
artikulasikan melalui sistim perwakilan dalam Kongres.
Contoh perhitungan KKJ adalah sebagai berikut :
Misalnya, berdasarkan data dari ITS, jumlah alumni Jurusan X pada saat pelaksanaan
Kongres adalah 5.000 (lima ribu) orang. Bila jumlah alumni ITS pada saat yang sama
adalah 50.000 (lima puluh ribu) orang, maka Kuota dari Komisariat Jurusan X tersebut
adalah
KKJ = {(5.000 / 50.000) X 200} = 20 orang
Pengurus Pusat berkonsultasi dengan pengurus Komisariat Jurusan X ditingkat pusat
untuk menetapkan distribusi KKJ disetiap wilayah sebagai berikut :Misalnya,
berdasarkan data dari Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Komisariat Jurusan di
tingkat Wilayah, anggota-anggota yang berasal dari Jurusan X tersebar di 3 (tiga)
Wilayah, masing-masing dengan jumlah
– Wilayah A : 2.000 orang
– Wilayah B : 2.500 orang
– Wilayah C : 500 orang
maka distribusi KKJ dari Jurusan X di setiap Wilayah yang sekaligus merupakan jumlah
Utusan Wilayah yang berasal dari Jurusan X adalah
– Wilayah A : 8 orang
– Wilayah B : 10 orang
– Wilayah C : 2 orang
Ayat 1.b : Peninjau memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara. Segala sesuatu yang menyangkut
hak bicara Peninjau diatur dan ditetapkan dalam Tata-Tertib Sidang.
Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 10.
Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Cukup jelas
Ayat 3 : Kuorum untuk semua Sidang Pleno kecuali Sidang Pleno untuk perubahan AD-ART dan Sidang
Pleno untuk menetapkan penyelenggaraan Referendum pembubaran IKA ITS, adalah ½
(setengah) dari jumlah Utusan ditambah 1 (satu) orang = {(½ X 200) + 1} = 101
(seratus satu) orang.
Ayat 4 : Kuorum Sidang Pleno untuk perubahan AD-ART adalah ? (dua pertiga) dari jumlah Utusan = ?
X 200 ËŔ 134 (seratus tigapuluh empat) orang.
Ayat 5 : Kuorum Sidang Pleno untuk menetapkan penyelenggaraan Referendum pembubaran IKA ITS
adalah ?/5 (empat perlima) dari jumlah Utusan = ?/5 X 200 = 160 (seratus enampuluh) orang.
Ayat 6 : Yang dimaksud dengan â€ŔSidang Pleno Pertama” adalah Sidang Pleno setelah Pembukaan
Kongres dengan agenda sekurang-kurangnya memutuskan dan atau menetapkan serta
mensahkan :
– Jadwal dan Agenda Kongres.
– Tata-Tertib Sidang.
– Pimpinan Kongres.
Ayat 7 : Cukup jelas

Pasal 11.
Ayat 1 : Yang dimaksud dengan â€Ŕpemberhentian sementara Ketua Umum Pengurus Pusat” adalah
sebagaimana dimaksud pada ART, Bab V, Pasal 13 ayat 2.f
Ayat 2 : Cukup jelas
Ayat 3 : Cukup jelas
Ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 12.
Cukup jelas

Pasal 13.
Ayat 1 : Yang dimaksud dengan â€ŔBadan Pengawas IKA ITS” adalah Badan yang diberi kewenangan
oleh Kongres untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, langkah-langkah dan kinerja
Pengurus Pusat serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan.
Ayat 2.a : Cukup jelas
Ayat 2.b : Cukup jelas
Ayat 2.c : Yang dimaksud dengan â€ŔMelakukan pengawasan” adalah pengawasan yang dilakukan oleh
setiap anggota Senat terhadap hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung terkait
dengan GABAKA dan RAPBAKA. Pengurus Pusat dan atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya
berkewajiban membantu anggota Senat dimaksud dalam menjalankan kewenangannya melalui
tata cara yang layak, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Ayat 2.d : Mengajukan pertanyaan, permintaan keterangan serta melaksanakan penyelidikan adalah
kewenangan institusional Senat yang dilaksanakan sesuai dengan Prosedur dan Tata Kerja
yang diatur, ditetapkan dan disahkan oleh Senat.
Ayat 2.e : Penyelenggaraan dengar pendapat diatur dalam jadwal rapat Senat yang disusun dan
ditetapkan oleh Senat umtuk keperluan tersebut.
Ayat 2.f : Cukup jelas
Ayat 2.g : Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1 : Penentuan jumlah anggota Senat sebanyak 11 (sebelas) orang adalah dimaksudkan untuk lebih
meningkatkan efisiensi Senat dalam melaksanakan tugasnya tanpa mengurangi makna
kewenangan senat.
Ayat 2 : Anggota Senat adalah mandataris yang ditetapkan Kongres untuk melaksanakan sebagian
kewenangan institusional Kongres, oleh karena itu, tidak mewakili Komisariat Jurusan dan atau
Pengurus Wilayah tertentu.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat 1 : Cukup jelas.
Ayat 2 : Kuorum untuk semua rapat Senat, adalah ½ (setengah) dari jumlah anggota Senat ditambah 1
(satu) orang = {(½ X 11) + 1} ËŔ 7 (tujuh) orang.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat 1 : Cukup jelas.
Ayat 2 : Yang dimaksud dengan â€ŔUtusan yang hadir” adalah Utusan yang hadir pada Sidang Pleno pada
saat pemungutan suara untuk memperoleh persetujuan penyelenggaraan Referendum.

Pasal 25
Ayat 1 : Cukup jelas.
Ayat 2 : Cukup jelas.
Ayat 3 : Cukup jelas.
Ayat 4 : Cukup jelas.