Berita

Keberanian Gas Untuk Domestik

Negara yang menggantungkan pada produk impor, pada akhirnya akan dipermainkan oleh negara lain ataupun kondisi pasar dunia

Persoalan pasokan gas mengemuka kembali setelah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memutuskan memotong 20% pasokan gas untuk industri dan menaikkan harga jual gas sebesar 15% per 1 April 2010. Mengutip pernyataan perwakilan asosiasi yang ikut rapat negoisasi antara PGN dan Asosiasi Industri di kantor Kementerian Perindustrian, bahwa mau tidak mau Asosiasi Industri menerima kebijakan PGN perihal kenaikan harga gas, deposit dan penalti jika melebihi kuota, dari pada pabrik tutup dengan resiko yang lebih besar. Persoalan yang sama sebelumnya terjadi pada saat harga minyak melambung tinggi tahun 2008 yang menembus USD 147, yang membuat Indonesia rugi besar karena menjual gas dengan harga murah ke China yaitu hanya US$ 2,4 per MMBTU dengan harga jual tertinggi setara untuk harga minyak USD 38 /barrel.  

Hal diatas adalah cermin sebuah bangsa yang tidak memiliki visi 20-30 tahun kedepan, sebuah bangsa yang tidak bisa memprediksi dengan baik kejadian apa yang akan terjadi. Benarkah Indonesia tidak memiliki visi puluhan tahun kedepan?. Ungkapan ini sebenarnya tidak benar, karena Indonesia telah memiliki Visi 2025 (UU No. 17/2007 & Perpres 28/2008), hanya konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut yang belum dilakukan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan gas terbesar didunia yang mencapai + 98 trilyun cu ft, Malaysia memiliki cadangan + 75 trilyun cu ft.

Cadangan gas Indonesia baru akan habis digunakan setelah 50 tahun. Persoalannya bukan pada cadangan gas akan habis digunakan berapa tahun, tetapi sejauh mana manfaat dan daya dukung cadangan gas tersebut bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Cadangan gas Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda, namun pengelolaannya yang sangat jauh berbeda. Semenjak awal pemanfaatan gas di Indonesia sudah diarahkan untuk diekspor dan tidak diarahkan untuk digunakan di dalam negeri sebagai bahan bakar murah, bersih dan efisien dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Industri dalam negeri terpaksa menurunkan volume produksi yang pasti akan menyebabkan penurunan daya saing dan peningkatan harga untuk mengkompensasi ”fix overhead cost”(maintenance, upah dll).

 

Keberanian dan Keberpihakan

Pemerintah harus membuat jalan keluar, sebuah terobosan yang berarti. Tidak cukup wacana yang sering muncul di media massa bahwa penggunaan gas akan diutamakan untuk kebutuhan domestik saja. Pertanyaannya, kapan? dan mekanismenya seperti apa? bukankah kebutuhan gas untuk industri terus meningkat setiap tahun, yang berasal dari investasi baru ataupun perluasan industri yang ada. Pemotongan alokasi gas dari PGN ke kalangan industri menunjukkan bahwa, jangankan menambah untuk mempertahankan pasokan saja tidak mampu.

Pemerintah tidak boleh hanya berpikir pada jangka pendek semata, termasuk harus berani menempatkan PGN sebagai satu-satunya distributor gas pada posisi yang mampu mendukung kebijakan Pemerintah disektor industri. PGN bukanlah produsen gas tetapi hanya penyalur, maka sudah sewajarnya ada aturan yang memadai berapa margin untuk sebuah jasa penyaluran, sebagaimana Pemerintah mengatur margin BBM bersubsidi untuk Pertamina.

Laporan keuangan 2009 dari PGN yang menyatakan laba bersih PGN naik 882% menjadi Rp 6,223 trilyun adalah angka yang fantastis. Tentu benar apa yang dikatakan oleh Asosiasi Industri, apapun kebijakan harga dari PGN harus diterima, ketimbang tidak mendapatkan pasokan gas.

Jika pasokan gas tak terpenuhi, akan membantu percepatan deindustrialisasi. Deindustrialisasi ini memiliki setidaknya empat dampak. Pertama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Industri yang mengurangi kapasitas produksi, pada akhirnya akan mengurangi karyawan ataupun industri tersebut menjadi tidak efisien karena adanya fix overhead cost yang tidak bisa ditekan, sedangkan harga jual barang menjadi tidak kompetitif melawan produk impor. Kedua, Ketergantungan pada produk impor. Negara yang menggantungkan pada produk impor, pada akhirnya akan dipermainkan oleh negara lain ataupun kondisi pasar dunia. Tidak adanya pasokan dari dalam negeri maka ketika terjadi krisis, maka setiap negara bisa saja menahan ekspornya atau menaikkan harga. Butuh modal yang besar bagi negara importir, untuk membayar berapapun harga produk impor tersebut. Ketiga, Penurunan Pajak bagi Pemerintah. Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi Pemerintah yang mencapai + 60%, dari pemasukan APBN. Komponen pajak disumbangkan dari berbagai macam seperti PPN, PPH Badan ataupun PPH pribadi. Jika industri banyak yang tutup, maka sudah pasti akan ada penurunan pajak dari PPH Badan dan PPH pribadi. Keempat, Indonesia menjadi basis pemasaran negara lain.

Ada tiga hal yang perlu jadi prioritas Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, Mendorong investasi sektor tertentu, salah satunya adalah sektor migas. Perbedaan lifting minyak antara Menteri Keuangan dan Kepala BP Migas menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Target investasi dari BKPM difokuskan pada sektor-sektor yang sangat mendesak dan investasi gas harus menjadi prioritas yang didukung oleh kebijakan lintas departemen yang terkait. Kedua, Pemerintah berani menempatkan gas sebagai salah satu sektor utama yang diatur peruntukannya, antara lain kebijakan domestic marget obligation (DMO). Ketiga, Berani melakukan renegoisasi bahkan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak Fujian hanya kena pinalti USS 300 juta, namun berpotensi mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi dari bergairahnya industri dalam negeri dan penghematan devisa karena harus impor gas dari Qatar dengan harga yang berlipat-lipat.

Memang ada konsekuensi diadukan ke Arbitase Internasional, namun pasar Indonesia sangat sayang untuk ditinggalkan oleh China. Impor Indonesia dari China tahun 2009 mencapai 19,77% meningkat hampir 280% dibandingkan tahun 2004 yang baru 7,9.

 

(Arief Hermawan, Peneliti TENOV – dimuat di Majalah EXPLO)