Berita

UU Khusus Jamu Dibutuhkan


JAKARTA, alumniITS – Gabungan Perusahaan Jamu (GP Jamu) mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Undang-undang khusus jamu. Jamu perlu dibedakan dengan obat-obatan yang telah diatur dalam undang-undang tentang farmasi.

“Selama ini, jamu masih dimasukkan dalam undang-undang farmasi, padahal jamu berbeda dengan obat,” ungkap Ketua GP Jamu Charles Sierang di Jakarta, kemarin.

Jamu, lanjut dia, merupakan produk khas dari Indonesia yang mencampurkan bahan-bahan alami sehingga berkhasiat untuk kesehatan, sedangkan obat kebanyakan terbuat dari bahan-bahan kimia sintetis. Oleh karenanya jamu tidak boleh dicampur oleh BKO apapun, tutur Charles.

Penyalahgunaan jamu dengan bahan kimia obat (BKO) kini kian marak, terbukti dari masih banyak ditemukannya jamu BKO di pasaran dari survei yang telah dilakukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI). Bahkan jamu gendong pun, khususnya di Jakarta, sudah banyak diganti dengan jamu berbahan kimia obat.

Dikatakan yang mengonsumsi jamu gendong biasanya adalah rakyat kecil. Dengan mengganti jamu alami dengan jamu BKO, rakyat kecil yang sengsara. Ingin sehat dengan minum jamu, malah sakit yang didapat.

Sareang mengakui pemerintah kurang memperhatikan peredaran jamu BKO dan kurang mendukung industri lokal yang memproduksi jamu alami. “Industri lokal diawasi ketat dengan berbagai persyaratan rumit, sedangkan jamu impor dengan BKO mudah saja masuk ke Indonesia. Ini mematikan industri jamu lokal,” tegasnya.

Charles mengkhawatirkan 23 industri farmasi asal Cina yang akan masuk ke Indonesia pada tahun 2013 ini. Jika pemerintah belum bersikap tegas dalam mengatur hal ini, industri jamu lokal di negeri ini hanya tinggal menunggu ajalnya. ([email protected])