JAKARTA, alumniITS:
Kementerian Perindustrian mengakui, pemerintah sangat lambat memenuhi pengadaan dan pemasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Banyak permintaan gas yang akhirnya belum bisa terpenuhi.
“Hal ini dikarenakan dulu gas dianggap tidak laku. Bahkan saat itu pemerintah tidakberfikir ke depan. Memang kini permintaan gas malah melonjak, dan kita terlambat untuk memenuhi pasokan,” tegas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto pada seminar penguatan industri gas untuk mewujudkan ketahanan energi nasional di Jakarta, Rabu (31/10).
Dikatakan, permasalahan gas sudah terjadi sejak dulu. Untuk memperbaiki sektor gas membutuhkan waktu yang sangat lama. “Jadi jangan sekarang butuh, sekarang bangun. Itu sulit,” tegasnya.
Dan untuk menyelesaikan permasalahan gas dibutuhkan pemikiran bersama untuk memperkuat peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. “Jadi pemikiran bersama, energi jadi urusan negara, tidak boleh urusan company, boleh company tapi kebijakan pemerintah kuat di situ, energi itukan darah itu riskan,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas belum memadai. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri, banyak terjadi kesalahan yang sangat fatal. Hal ini dikarenakan kebijakan gas nasional tidak dibarengi dengan langkah yang kongkret dan integral.
Saat ini pemerintah minim program pengembangan gas nasional yang juga menjadi penyebab pasokan gasnya sangat kurang. Selain itu, ada ketidakjelasan program pengembangan infrastruktur gas nasional. Pengaturan tata niaga gas domestik juga belum memadai dalam mengimbangi pemenuhan pasokan gas. “Contohnya apa kita punya kebijakan pada lapangan gas yang belum dibongkar,” tegasnya.
Ketua Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah untuk merubah kebijakan yang dianggapnya sangat pro luar dengan luar negeri karena semua pihak yang terlibat dalam kebijakan energi nasional harus pro kepentingan industri nasional. “Seharusnya kebutuhan gas dalam negeri yang diutamakan,” sambungnya. (endy – redaksialumniits.com)
