Berita

Pemerintah dan Dunia Usaha Belum Sadari Dampak MEA


JAKARTA, alumniITS – Pemerintah dan dunia usaha dinilai belum menyadari dampak pasar tunggal Asean atau masyarakat ekonomi Asean (MEA), yang diberlakukan pada 2015 mendatang terhadap perekonomian nasional.

Kurangnya kesadaran ini dapat terlihat dari masih banyaknya kelemahan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal untuk bersaing dengan IKM negara tetangga.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah menjelaskan ada enam kelemahan IKM di Indonesia, yakni kelemahan terhadap akses modal kerja atau kredit usaha, hak kekayaan intelektual atau paten, deregulasi, fasilitas ekspor, manajemen usaha atau administrasi pembukuan dan kontinuitas bahan baku.

Selain itu, katanya, IKM juga masih berorientasi pada sekedar bertahan sambil melihat peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

“Tantangan yang dihadapi adalah mengubah pola pikir, dari yang sekedar bertahan (survive) menjadi maju kedepan (going beyond) untuk meningkatkan daya saing global IKM. Pemerintah juga telah memasukkan IKM dalam program peningkatan daya saing enam kelompok industri prioritas,” ujar Euis seperti dikutip laman beritasatu, Jumat (8/3).

Euis menjelaskan IKM berpotensi dikembangkan menjadi salah satu penyumbang dalam ekonomi nasional cukup tinggi mengingat potensi Produk Domestik Bruto (PDB) IKM terhadap PDB Industri mencapai 34 persen. Untuk itu pemerintah akan meningkatkan jumlah IKM, yang pada 2012 lalu mencapai empat juta serta meningkatkan kemampuan daya saingnya.

Jumlah IKM diproyeksikan akan bertambah sekitar 3,24 persen menjadi 4,3 juta pada 2014 dengan pertambahan tenaga kerja yang diserap sekitar 900 orang dari 9,4 juta menjadi 10,3 juta orang. Dia juga memproyeksikan ekspor produk IKM akan bertambah dari US$16,5 juta menjadi 19,5 juta atau naik sekitar 9,73 persen pada 2014.

“Untuk itu perlu strategi peningkatan kemampuan daya saing IKM melalui pengembangan satu desa satu produk (OVOP), pengembangan klaster IKM, pengembangan industri kreatif IKM dan pengembangan kewirausahaan. Sedangkan kegiatan penunjangnya adalah restrukturisasi mesin peralatan IKM, fasilitas layanan IKM dan promosi atau pameran,” tukas dia.

Senada, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan mind set masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia, belum seluruhnya mampu melihat Kawasan Ekonomi Asean (KEA) 2015 sebagai peluang. Dia mengacu pada hasil publikasi Journal of Current Southeast Asian Affairs pada 2011 yang menyatakan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai Asean masih sangat terbatas.

Selain itu Wayan mengatakan tantangan dari sisi birokrasi, yakni ketidaksinkronan program dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semakin banyak terjadi karena otonomi daerah semakin menghambat kesiapan Indonesia menghadapi MEA.

Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dan lemahnya infrastruktur dibidang transportasi dan energi juga mendorong pelaku usaha memprioritaskan produksinya hanya pada pasar dalam negeri.

“Padahal peluang ekonomi di Asean cukup tinggi dengan jumlah pasar 600 juta dan jumlah kelas menengahnya yang semakin meningkat. Kebijakan makro ekonomi dan kondisi yang kondusif di Asean juga telah meningkatkan peluang masuknya investasi asing langsung (FDI).

Perdagangan intra Asean juga cenderung meningkat namun porsinya masih relatif kecil (25 persen) dibanding intra Nafta (50 persen) dan uni Eropa (70 persen),” jelas dia.

Wayan menyatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, berupaya untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, meningkatkan akses finansial melalui KUR dan Non KUR, venture capital dan sumber lain, meningkatkan akses pasar domestik dan internasional melalui misi dagang, promosi atau pameran dan pengembangan trading house, mengembangkan SDM dan kewirausahaan melalui diklat peningkatan kualitas SDM dan pengembangan inkubator bisnis dan meningkatkan daya saing UMKM dengan memfasilitasi pengembangan teknologi dan mengembangkan standar produk. ([email protected])