Selasa, Oktober 22, 2019
Berita

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Terkatung-katung

TOKYO, alumniITS:

Kelanjutan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda hingga saat ini belum jelas dan masih terkatung-katung di meja pembahasan tim 7.

“Proyek ini masih di Tim 7 sampai sekarang, dari enam anggota sudah setuju semua tapi ada satu anggota yang belum oke,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa setelah menyelesaian pertemuan 4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum di Tokyo, Rabu (10/10) malam.

Menurut dia, banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum proyek dilaksanakan namun pembahasan yang berlarut-larut akan membuat sistem logistik dan distribusi transportasi di Indonesia tidak mengalami peningkatan.

“Saya bisa membayangkan dalam 10-15 tahun lagi kalau sedikit saja ada gangguan di Pelabuhan Merak, maka antrian bisa sampai Jakarta. Bisa sampai 10 kilometer macetnya,” kata Hatta.

Menurut dia, kompromi sekaligus pelibatan swasta dalam proyek itu tidak akan menjadi masalah serius tapi justru mempercepat pelaksanaan proyek.

“Pembangunan proyek ini harus ada kompromi, ini juga akan menimbulkan kebanggaan sekaligus peningkatan efisiensi sistem distribusi dan logistik kita,” katanya seperti dilansir antara.

Kepala Daerah se-Sumatera dan se-Jawa telah menyatakan dukungannya dalam proyek itu, hanya saja rencana proyek tersebut masih terganjal di meja pembahasan tim 7.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai salah satu anggota tim 7, mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum agar studi kelayakan dan desain dasar proyek Jembatan Selat Sunda dibiayai negara melalui APBN, bukan melalui pemrakarsa atau investor swasta.

Agus meminta agar Perpres nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diubah. Namun, konsorsium justru meminta Perpres nomor 86 tersebut tak diubah.

Konsorsium yang memprakarsai pembangunan Jembatan Selat Sunda beranggotakan Grup Artha Graha bersama Pemerintah Banten dan Lampung menggunakan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera. (ndy)