Kamis, Oktober 24, 2019
Berita

Pembangunan Infrastruktur Tol Harus Konsisten

JAKARTA, alumniITS.com –  Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk konsisten dalam menjalankan aturan investasi, khususnya bidang infrastruktur jalan tol sebab jika terjadi penyimpangan akan menimbulkan ketidakpastian investasi terhadap investor.

“Harus konsisten, karena investasi infrastruktur tersebut berjalan dalam waktu lama dan memiliki risiko tidak kecil,” kata Senior Economist CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Pande Radja Silalahi di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Menurut dia, hal itu karena umumnya, nilai investasi di infrastruktur jalan tol cukup besar sehingga selayaknya keduanya harus tetap memegang kontrak yang sudah disepakati bersama, termasuk dalam penerapan perhitungan pengembalian investasi melalui tarif.

“Pemerintah dan swasta harus saling memegang kesepakatan dalam mengimplementasikan aturan investasi. Dengan begitu, investor merasa terlindungi termasuk dalam investasi jalan tol,” katanya.

Apalagi, menurut Pande, kondisi investasi jalan tol setiap wilayah memberikan konstribusi yang berbeda dari sudut pandang investor.

“Lalulintas di Kota Jakarta tentu saja berbeda dengan lintas di koridor Sumatera. Tingkat lalulintas ini, sangat mempengaruhi seberapa cepat tingkat pengembalian investasinya,” katanya.

Pengamat CSIS ini mengakui proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak swasta sampai sekarang masih belum menemukan format ideal atau terus mencari pola yang saling menguntungkan.

“Bagi pemerintah apakah proyek tersebut berjalan efektif, sebaliknya swasta proyek tersebut apa memberikan keuntungan. Ini masih terus dikaji,” katanya.

Ia menyebut, konsistensi pemerintah sebenarnya bisa diukur dengan sejauh mana mampu menerapkan secara tegas aturan yang telah disepakati bersama.

“Investor harus dilindungi dengan regulasi investasi yang kuat, konsisten sekaligus juga fleksibel terhadap penyempurnaan aturan,” katanya.

Soal lahan Secara terpisah, Dirut PT Jasa Marga (Persero) Adityawarman mengakui, sampai sekarang persoalan yang mandasar adalah kepastian pembebasan tanah.

Ia berharap dengan adanya UU Tanah yang baru, pembebasan tanah bisa dipercepat. “Meski penghitungan tingkat pengembalian investasinya bagus, tetapi karena kendala lahan, akhirnya sulit diwujudkan,” katanya.

Ia juga berharap, nantinya aturan lebih detil dari UU No 2/2012 tentang lahan itu dapat secepatnya dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP).

“Mudah-mudahan aturan lebih detil atau PP-nya, bisa dapat diselesaikan akhir tahun ini, sehingga menambah kepastian investasi,” tambahnya seperti dikutip Antara. (endy)