JAKARTA, alumniITS – Himpunan Wiraswasta Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) mengakui masih mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini menjadi salah satu penyebab pengunaan BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.
“Seharusnya Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga yang mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar menambah SDM nya. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan banyaknya volume BBM bersubsidi yang disalurkan membutuhkan lebih banyak SDM tentunya,” ujar Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi di Jakarta, kemarin.
Eri mengatakan, dengan bertambahnya SDM yang diberdayakan untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi maka akan membuka lapangan kerja baru, dan akan mengoptimalkan pengawasan pendistribusian tersebut.
“Dengan perekrutan SDM akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kinerja pengawasan BBM bersubsidi dengan baik,” tutur Eri.
Sebagai informasi, untuk menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran Pemerintah telah melakukan berbagi upaya seperti larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, perkebunan, pertambangan dan kapal kargo.
Selain itu perusahaan pelat merah yang bertugas menyalurkan BBM bersubsidi rencanaya akan menerapkan pengunaan sistem IT melalui Sistem Monitoring Penyaluran (SMP) BBM bersubsidi yang saat ini sedang diuji coba di Kalimantan.
Dengan program tersebut Pertamina memprediksi dapat menekan penggunaan BBM bersubsidi hingga 1,5 juta kilo liter (kl). ([email protected])
