Berita

Indonesia Usul Tarif Impor CPO dan Karet Turun

JAKARTA, alumniITS – Indonesia mengusulkan penurunan tarif impor atas beberapa produk berbasis pertanian dan kehutanan, khususnya minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan karet alam. Indonesia akan memasukkan kedua komoditas tersebut ke dalam Daftar Barang Ramah Lingkungan APEC (APEC Environmental Goods List/EGs List) yang disepakati APEC pada 2012.

“Usulan diajukan pada sidang yang bertujuan memberikan masukan dalam Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi APEC (APEC First Senior Officials Meeting/SOM1),” papar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, di Jakarta, Kamis (7/2).

Delegasi Indonesia, sambung dia, berupaya memperjuangkan peningkatan perdagangan dan investasi APEC yang berfokus pada pertumbuhan yang menciptakan pemerataan atau keadilan pada Pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi APEC (Committee on Tradec and Investment /CTI) yang diadakan pada 3-4 Februari 2013.

Indonesia juga mengusulkan Kertas Konsep (Concept Paper) berjudul Promoting Green Growth and Practical Road to Inclusive Growth: Promoting Agriculture-based Goods yang disampaikan ke CTI, tambahnya.

Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan manfaat liberalisasi produk-produk yang termasuk dalam APEC EGs List yang akan dilaksanakan tahun 2013-2015.

Melalui kesepakatan tersebut, anggota APEC akan menurunkan tingkat tarif impor 54 produk EG (mata tarif 6 digit) sampai 0%-5% pada 2015. “Indonesia berpandangan bahwa liberalisasi CPO dan karet di APEC akan berdampak positif pada lingkungan, perdagangan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. Ini mengingat tingginya kepentingan rakyat, UKM dan petani kecil pada kedua sektor usaha tersebut,” lanjut Iman.

Secara umum, menurut dia, pertemuan kali ini merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam mempersiapkan agenda dan kesepakatan di bidang perdagangan dan investasi pada Pertemuan Para Menteri
Perdagangan APEC (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting/MRT) di Surabaya, 20-21 April 2013 dan Pertemuan Tingkat Pemimpin APEC di Bali, 7-8 Oktober 2013.

Dalam pertemuan ini, CTI juga menyetujui usulan Indonesia agar APEC menegaskan dukungan bagi masa depan penyelesaian Perundingan Putaran Doha dan penguatan WTO melalui Pernyataan Bersama Para Pemimpin APEC (APEC Leaders Stand Alone Declaration on Supporting the Conclusion of WTO Doha Development Agenda).

Pernyataan Bersama Para Pemimpin APEC tersebut diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu prioritas perundingan Putaran Doha pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 WTO yang akan diselenggarakan di Bali, 2-6 Desember 2013.

“Indonesia memandang penting penyelesaian perundingan atas isu trade facilitation dan development, yang diharapkan akan langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan pasar dan dunia usaha terhadap sistem perdagangan multilateral,” ucapnya.

Sidang CTI kali ini juga menyetujui konsep usulan Indonesia agar APEC melakukan workshop untuk mendalami isu-isu penting demi tercapainya Bogor Goals di tahun 2020.

Melalui ‘Workshops with Aim at Attaining the Bogor Goals that Ensures Equitable Benefits of Liberalisation’,
diharapkan ke depannya APEC dapat lebih menekankan unsur pemerataan pertumbuhan dan pemberian keleluasaan lebih banyak kepada negara berkembang untuk memperoleh manfaat dari proses liberalisasi perdagangan dan investasi APEC.

“Guna menerjemahkan prioritas APEC tahun ini bagi pencapaian Bogor Goals, sustainable growth with equity, dan connectivity, Indonesia sebagai tuan rumah pro-aktif dalam mengajukan usulan- usulan yang kontributif terhadap asas pertumbuhan dan pemerataan,” tambah Iman.

Beberapa topik penting lainnya yang dibahas pada pertemuan pertama CTI APEC ini antara lain mengenai peningkatan kapasitas di bidang implementasi integrasi ekonomi kawasan, peningkatan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam nilai mata rantai global dan peningkatan kapasitas bagi industri pendukung.

Sesuai agenda, sidang CTI di Jakarta tersebut berhasil menyepakati berbagai usulan lain yang disampaikan anggota APEC dalam rangka kerja sama dan capacity building pada beberapa program prioritas.

Seperti dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral/organisasi perdagangan dunia (WTO), pencapaian Bogor Goals, liberalisasi perdagangan dan investasi, integrasi ekonomi regional, mendorong konektivitas kawasan, pengembangan kerja sama dan keselarasan peraturan, serta strategi pertumbuhan APEC. ([email protected])