JAKARTA, alumniITS:
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) prihatin Indonesia belum berdaulat atas energi. Indikatornya, Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar pada energi dari pihak asing.
“Bergantungnya pasokan energi dari negara lain, karena Pertamina hanya mampu memenuhi 50 persen dari total kebutuhan energi dalam negeri. Produksi minyak Pertamina, hanya 50 persen untuk pasaran domestik,” papar Wakil Ketua Komite BPH Migas Fahmi H. Matori kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/10).
Fahmi mengkritik pengamat kebijakan energi yang mendorong Pertamina untuk menutup pintu bagi perusahaan-perusahaan asing serta melakukan ekspansi ke luar negeri. Hal itu belum bisa dilakukan lantaran untuk kebutuhan dalam negeri saja, Pertamina belum mampu memenuhinya.
“Kan tidak masuk akal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita saja, kita harus impor 50 persen. Terus kita mau dagang minyak kita di Malaysia? Itu kan omongan ngelantur,” tegasnya.
BPH Migas, membuka kesempatan bagi pihak asing ikut memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Namun, dengan sejumlah persyaratan seperti fasilitas penyimpanan dan stasiun pengisian. “Yang kita verifikasi yaitu, dia punya tempat penyimpanan atau tidak, tempat menyalurkannya ada atau tidak,” sambungnya. (endy [email protected])
