Dunia Pendidikan Diajak Kembangkan Blue Economy

JAKARTA, alumniITS:
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadikan sustainable development ,yang terkandung di dalam paradigma Blue Economy  menjadi orientasi baru di dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pendidikan merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia semata, tetapi sangat strategis bagi konservasi keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/12).

Sharif melanjutkan, blue economy yang dikembangkan sebagai subjek pendidikan dan pelatihan akan membuat generasi muda yang akan mengisi pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas serta teknologi yang ramah lingkungan.

Sektor pendidikan sangat sentral tidak hanya dalam konteks membangun sumber daya manusia berkualitas, tetapi sekaligus ikut serta dalam di pembangunan  inclusive development, ucapnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang penting bagi kemajuan bangsa,  sehingga pengembangan dan pengkayaan ilmu pengetahuan perlu mengadopsi cara pandang baru yakni education for sustainable development within blue economy, lanjut menteri.

Perguruan tinggi, sambung dia, sebagai center of excellence memiliki kepakaran dalam dunia riset dan pengembangan teknologi. Dunia riset dan teknologi harus dekat dengan dunia usaha. Kolaborasi dan integrasi antara dunia pendidikan atau riset, pemerintah dan swasta berperan penting dan strategis di dalam implementasi blue economy.

Pasalnya, di dalam penerapan konsep blue  economy membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi (cutting-edge innovations), yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi lebih konkrit, inovasi dalam sistem produksi bersih tanpa limbah.

“Berbagai tantangan dan masalahnya yang sedemikian kompleks masih membayangi pengembangan blue economy, sehingga diperlukan sebuah usaha dan pemikiran yang menyeluruh.  Ide-ide baru dan inovasi baru justru banyak dan timbul dari hasil pemikiran dari kalangan akademis,” ungkapnya.

Blue Economy adalah sebuah model bisnis yang mampu melipat-gandakan pendapatan diikuti dengan dampak penyerapan tenaga kerja dan peningkatkan nilai tambah. Paradigma ini dapat mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengolah limbah dari satu produk menjadi bahan baku bagi produk  lain dan mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan (zero waste). 

Bahkan pendapatan dari produk-produk turunan tersebut diharapkan dapat memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal, termasuk di dalamnya diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engineering, dan menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan, katanya.

Cara ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan modal sosial dan meningkatkan pendapatan (revenue) tanpa mengeksploitasi dan merusak lingkungan, melainkan melestarikan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Misalnya, ikan segar dapat diolah menjadi 6 jenis produk turunan seperti, ikan kaleng, beku, tepung ikan, minyak ikan, makanan ternak, kulit samak, gelatin, dan kerajinan. Tak hanya itu, komoditas rumput laut yang mampu menghasilkan agar-agar, karaginan, dan alginate dapat diolah menjadi 16 jenis produk baru.

“Blue economy adalah tentang kepastian, bahwa ekosistem mampu menjaga proses evolusi pemanfaatan sumber daya dari alam berupa kreativitas, adaptasi, dan kelimpahan (abundance),” terangnya.

 Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia begitu besar, seperti potensi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton ikan/tahun, potensi lahan budidaya laut lebih dari 12 juta ha, 70 persen dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut dengan cadangan minyak bumi sebesar 9,1 miliar barrel. Selain itu, sekitar 80 persen industri dan 59 persen kota berada di wilayah pesisir.
(endy – [email protected])