JAKARTA, alumniITS:
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan kepada pemerintah supaya kontrak gas sebesar 595 MMSCFD diberikan untuk mendukung pasokan ke industri.
“Harus ada keputusan politik dari pemerintah dan saya pikir itu bisa dilakukan akhir bulan ini. Jadi tidak ada istilah kekurangan gas,” kata Achmad Widjaya, Ketua Koordinator Gas Industri Kadin di Jakarta, Kamis (1/11).
Jika kontrak gas sebesar 595 MMSCFD dapat dialirkan ke industri, lanjut dia, maka pertumbuhan industri di dalam negeri akan tumbuh sebesar 20%. Untuk pengalirannya sendiri menurutnya tidak di butuhkan infrastruktur gas baru, karena sudah tersedia jaringan pipa gas. “Ini keputusan yang tidak perlu infrastruktur. Kalau ini bisa dilakukan maka industri kita akan tumbuh 20%,” katanya.
Usulan kontrak gas yang bisa dialihkan ke industri saat ini diantaranya adalah kontrak gas PLN dan PGN dimana pihak PLN memakai gas sebesar 120 MMSCFD yang digunakan hanya untuk picker (pengontrol) pada saat malam hari sampai pagi.
Selain itu ada kontrak gas Premier Oil Natuna dan PLN Batam sebesar 55 MMSCFD, LNG Indonesia-NR Bontang 40 MMSCFD dan Chevron Riau-untuk lifting oil (end 2013) sebesar 380 MMSCFD. “Kalau ke 4 kontrak gas ini diberikan ke industri, GDP Indonesia akan tumbuh dua kali lipat. Selain itu program MP3EI juga akan jalan,” ucapnya.
Achmad menambahkan sudah 2 bulan lebih harga gas industri mengalami kenaikan menjadi US$ 10 per MMBTU, tapi hingga saat ini mereka belum mendapatkan kepastian pasokan gas sesuai dengan kontrak. Padahal industri pertumbuhannya 6,8%.
Seretnya pasokan gas dari produsen gas hal itu tentu mengancam keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri. “Apa kita mau Indonesia menjadi negara buangan produk luar negeri,” ucapnya seperti dilansir Inilah.com
Saat ini industri mengalami kekurangan pasokan gas sebesar 200 MMSCFD. Untuk diketahui sejak September lalu PT PGN menaikan harga industri sebesar 15%, dari harga sebelumnya US$ 8 per MMBTU. (endy – [email protected])
