Berita

Demo Upah Buruh Berlarut-larut, Picu PHK Massal


JAKARTA, alumniITS:
Berlarut-larutnya permasalahan antara pengusaha dan pekerja terkait dengan upah dan sistem alih daya berpeluang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kalangan pengusaha mengaku sudah pasrah terhadap ancaman lonjakan beban produksi akibat kenaikan upah.

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan UMP sebesar Rp2,2 juta. Besaran tesebut tentunya menjadi pemicu dalam penetapan upah di daerah lain. Kalangan pengusaha beranggapan tidak semua sektor industri mampu memenuhi upah minimum tersebut.

Ekonom Laboratorium Manajemen FE Universitas Padjadjaran Acuviarta Kartabi mengatakan persoalan yang berlarut-larut merugikan semua pihak dan mengganjal perekonomian. Aksi buruh yang memutuskan melakukan demonstrasi secara otomatis mengganggu dunia usaha, seperti berhentinya produksi, mengganggu distribusi, hingga mengancam investasi.

“Ujung-ujungnya pekerja juga yang akan terkena imbas, karena kemampuan perusahaan menjadi turun. Konsekuensinya bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja,” ujarnya di Jakarta,  Kamis (22/11/2012).

Menurutnya, akar permasalahan ini terletak pada tidak harmonisnya hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pengusaha pastinya harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk biaya produksi, termasuk membayar pekerja.

“Idealnya ada pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengupahan tersebut. Perlu adanya identifikasi terlebih dahulu, sektor usaha mana saja yang mampu membayar sesuai dengan UMP yang dipatok,” tandasnya seperti dilansir bisnis.com.

Dicontohkan, kemampuan keuangan industri teksil saat ini tidak sebaik sektor lainnya, sehingga akan sangat berat bila harus menaikkan upah. “Tentunya, pengusaha juga harus jujur. Apabila mampu, bayar sesuai aturan, sedangkan kalau tidak sanggup, diskusikan lagi dengan pekerja,” paparnya.

Di sisi lain, Acuviarta mengatakan kalangan pekerja juga harus mampu meningkatkan produktivitas agar perusahaannya terus berkembang dan berdaya saing.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengatakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) menjadi korban dari ketidakharmonisan tersebut. Sebanyak 90% anggota asosiasi itu merupakan pengusaha kelas UKM, yang sebagian berhubungan dengan industri.

“Apabila industri berhenti, tentunya akan membuat berantakan semuanya,” katanya sambil menambahkan Hipmi berada di tengah-tengah, dan terhimpit oleh keadaan yang terjadi saat ini. (endy – [email protected])