JAKARTA, alumniITS:
Dalam sebuah organisasi modern chief information officer (CIO) dibutuhkan agar terjadi transparansi dalam pemanfaatan informasi, komunikasi dan teknologi yang mulai pesat di Indonesia. Kehadiran CIO juga bisa mengarahkan ke pemakaian open source dan menghindari penggunaan software bajakan atau ilegal.
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan CIO dapat berperan sebagai pemimpin dari sebuah pembangunan di bidang tata kelola ICT.
“Kalau saat ini tidak ada CIO masing-masing institusi berjalan sendiri-sendiri. Misalnya ketika membeli netbook, memakai kriteria dan software berbeda. Di Indonesia CIO harus dipilih presiden,” katanya di sela CIO Forum yang digelar BPPT di Jakarta, Selasa (4/12).
Melalui kehadiran CIO, pemimpin tata kelola ICT ini bisa mengarahkan pemanfaatan open source. Kondisi yang terjadi saat ini tambah Hammam daerah yang awalnya sudah mempraktekan hal itu, saat ini tidak lagi dilakukan secara konsisten dan berpindah ke software bajakan.
“Hal itu terjadi karena tidak adanya peraturan daerah atau aturan tentang open source, bagaimana kita mau secara konsisten. Untuk itu pentingnya CIO adalah untuk menerapkan aturan itu,” ucapnya seperti diunduh SP.com
Selain BPPT, salah satu daerah yang sudah mengunakan open source adalah Kota Pekalongan. Walikota Pekalongan Mohamad Basyir Ahmad mengungkapkan Kota Pekalongan sudah mulai membangun jaringan open source sejak tahun 2008, karena sebelumnya sebanyak 97 persen software yang digunakan ilegal. Jika menggunakan software legal diperlukan biaya Rp 10 miliar.
“Sehingga terjadilah peralihan ke free open source yang saat ini sudah dipakai di semua institusi, sekolah negeri hingga ke kelurahan. Dengan open source semua data akan transparan dan Kota Pekalongan mampu menghemat Rp 12 miliar per tahun,” paparnya. (endy – [email protected])
ÂÂ
