SEMARANG, alumniITS:
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah menilai terlalu seringnya demo buruh yang diikuti mogok kerja berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia karena berkaitan erat dengan faktor keamanan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengatakan demo merupakan hak buruh, tetapi tidak tepat jika kemudian terjadi aksi sweeping dengan mengajak buruh di sebuah perusahaan atau industri lain berdemo.
Frans melihat sangat tidak tepat jika dalam sebuah aksi kemudian memaksa buruh lain yang tengah kerja untuk gabung aksi. Hal itu melanggar UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan harus polisi yang bertindak tegas.
Menurutnya jika buruh ingin demo, maka harus dengan cara yang baik dan memiliki tujuan yang jelas terhadap isu yang diusungnya.
“Buruh bisa saja menggelar demo satu atau dua kali dalam kesempatan tertentu, tetapi tidak terus menerus demo. Apalagi sebenarnya ada ruang komunikasi antara buruh dengan pengusaha serta atau dengan pemerintah,” katanya, Kamis (22/11/2012).
Seluruh aspirasi buruh, lanjut Frans, dapat diselesaikan dalam pertemuan tripartit atau bipartit antara buruh dan pengusaha, sehingga iklim di antara keduanya dapat kondusif.
“Bisa dibicarakan baik-baik. Jangan kemudian justru menciptakan kondisi tidak baik sehingga terjadi penurunan minat investor menanamkan modalnya di Indonesia,” katanya seperti dilansir antara.
Jika di daerah lain, sudah ada investor yang mengeluhkan maraknya aksi demo bahkan ada yang sudah menghentikan produksinya, Frans menegaskan di Jateng hal tersebut tidak terjadi.
“Jateng aman dan harapannya iklim investasi di sini selalu kondusif. Kami Apindo Jateng dengan pimpinan serikat pekerja juga sering berdiskusi dan semoga selalu seperti ini,” katanya. (endy – [email protected])
