Kamis, Oktober 24, 2019
Berita

2013, Lembaga Keuangan Kena Pungutan Aset 0,06%


JAKARTA, alumniITS:
Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)menetapkan pungutan 0,06% dari aset lembaga keuangan dan akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun depan. Otoritas akan memberlakukan pungutan secara bertahap. Pada 2013 pungutan yang ditarik hanya 50% atau sekitar 0,03% dari aset. Tahun 2014 sebesar 75% dan setahun berikutnya pungutan baru dikenakan secara penuh atau 100%.

“Pungutan Otoritas Jasa Keuangan dipastikan tidak bisa dihindari oleh lembaga keuangan karena regulator telah menyiapkan sanksi beragam bagi pelanggarnya,”  papar Muliaman D. Hadad, Ketua OJK di Jakarta, Kamis (22/11).

Dalam draf RPP disebutkan, lanjut Hadad, lembaga keuangan yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran pungutan dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pungutan yang wajib bayar. Denda berupa bunga itu dikenakan paling banyak untuk keterlambatan 24 bulan.

Selain denda, regulator juga menerapkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penundaan pemberian pernyataan efektif, pembatasan kegiatan usaha dan perintah penggantian manajemen, tambahnya.

Sanksi administratif lainnya adalah pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pembekuan kegiatan usaha dan yang terberat adalah pencabutan izin usaha.

Regulator anyar di dibidang keuangan ini akan mengenakan pungutan mulai 2013 mendatang yang tediri atas pungutan berkala tahunan dan pungutan atas perizinan dan aksi korporasi. Punguatan berkala tahunan ditetapkan 0,06% dari aset lembaga keuangan.

Namun, pungutan berkala tahunan itu akan dikenakan secara bertahap. Pada 2013, pungutan berkala tahunan akan dikenakan 50% atau 0,03% dari aset. Sementara itu pada 2014 sebesar 75% dan setahun berikutnya baru dikenakan secara penuh atau 100%.

Hadad melanjutkan Khusus untuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dikenakan 0,015%–0,03% dari aset. “Pungutan OJK itu terbagi dua yang terbagi yakni pungutan yang didasarkan pada aktivitas lembaga keuangan dan besaran aset lembaga keuangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pungutan juga akan ditarik dari pendapatan usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek sebesar 7,5%–15%.

Imbalan pengelolaan aset sebesar 0,5%–0,75% dan imbalan jasa kustodian 0,5%. Otoritas juga menetapkan pungutan bagi  agen penjual efek reksa dana sebesar Rp50 juta–Rp100 juta dan perusahaan pemeringkat efek sebesar Rp7,5 juta–Rp15 juta.

Di luar itu masih ada pungutan biaya pendaftaran produk, biaya penelaahan dokumen aksi korporasi, biaya perizinan lembaga dan biaya penyediaan data dan informasi, tambahnya. (endy – [email protected])