2013, Blue Economic Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Diterapkan

JAKARTA, alumniITS:
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, pada 2013 akan menerapkan paradigma blue economy di beberapa wilayah nusantara,  sebagai langkah strategis di dalam percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.
 
“Untuk itu, KKP mengadakan kerjasama (MoU) dengan Direktur Blue Economy Holding KK Gunter Pauli,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi AlumniITS.com di Jakarta, Kamis (29/11).
 
Dilanjutkan, Kerja sama menyepakati  lima  poin.  Pertama, pemerintah akan mengindentifikasi peluang-peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangankan berbasis blue economy. Kedua, pengembangan usaha dan investasi berbasis model blue economy.
 
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Keempat, pengembangan dokumentasi dan materi Blue Economy untuk publik.  Terakhir upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi bersama di dalam pertemuan internasional.
 
“Kawasan yang berpotensi di barat dan timur telah dipindai (scanning) kemudian kita potret, untuk memberikan kesempatan dan gambaran kepada Gunter untuk  melakukan riset dan studi terkait blue econom,” ucapnya.
 
Blue economy diusulkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor kelautan dan perikanan 2013-2025. “Sehingga kita perlu melakukan koordinasi dan memperkaya lagi mengenai inovasi dan kreativitas untuk diimplementasikan di lapangan,” sambungnya.
 
Pengembangan aktivitas ekonomi  berbasiskan pesisir dan laut  yang terintegrasi dengan Integrated  Coastal Management (ICM) membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut (zonasi) secara spesifik. Pemetaan kawasan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.
 
“Perencanaan tata ruang secara terpadu bertujuan untuk melindungi sumber daya renewable dan non-renewable di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya,” jelasnya.
 
Selain itu, lewat paradigma blue economy KKP berkeinginan untuk mengembangkan  teknologi  ramah lingkungan bagi kapal nelayan yang meminimalisir penggunaan bahan bakar fossil.
 
“Kita akan siapkan sejumlah paket pengalihan (konversi) bahan bakar minyak (BBM) ke berbagai energi alternatif terbarukan lainnya untuk memudahkan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sekaligus juga mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM),” jelasnya.
 
Sehubungan dengan itu, KKP telah menyurati Kementerian ESDM untuk mendukung program konversi energi ramah lingkungan bagi kapal-kapal perikanan. Energi alternatif tersebut berupa, solar cell, hybrid, compressed natural gas (CNG), termasuk penggunaaan angin untuk menghasilkan listrik sebagai penggerak kapal perikanan sehingga  ketergantungan akan energi fosil dapat dikikis.
 
Terkait  program konversi energi dari BBM ke gas untuk 2012, KKP telah menyerahkan 30 tabung gas elpiji kepada nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lekok, Pasuruan dan 100 tabung untuk nelayan di PPI Muara Angke Jakarta. Konversi  bahan bakar  ke elpiji diproyeksikan menghemat biaya operasional yang dikeluarkan nelayan sebesar 51 persen.  (endy – [email protected])